Wali Kota New York Zohran Mamdani Cabut Kebijakan Pro-Israel Era Eric Adams

New York: Wali Kota New York Zohran Mamdani telah menandatangani perintah eksekutif di hari pertamanya menjabat, yang mencabut sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams, termasuk kebijakan yang selama ini dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.

Berdasarkan perintah eksekutif yang diteken Mamdani di hari pertama 2026, seluruh kebijakan yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, perintah eksekutif yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut tetap berlaku, kecuali secara khusus diubah atau dicabut.

Dikutip dari Antara, Jumat, 2 Januari 2026, langkah ini secara efektif membatalkan sejumlah kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan pemerintahan Eric Adams. Salah satunya adalah perintah eksekutif yang diterbitkan pada Desember lalu yang melarang badan-badan pemerintah Kota New York, Amerika Serikat, dalam melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel.

Selain itu, Mamdani juga mencabut kebijakan yang ditandatangani pada Juni 2025 yang mengadopsi definisi antisemitisme secara luas. Dalam kebijakan tersebut, sejumlah bentuk kritik terhadap Israel dikategorikan sebagai tindakan antisemitisme, sebuah langkah yang menuai kritik dari kelompok kebebasan sipil.

Meski demikian, Mamdani tidak membubarkan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kantor tersebut tetap beroperasi, dan perintah eksekutif baru itu juga menegaskan bahwa pencabutan kebijakan tidak memengaruhi perintah-perintah darurat yang saat ini masih berlaku.

Mengutip The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai kebijakan-kebijakan yang dicabut Mamdani merupakan langkah-langkah yang diambil di akhir masa jabatan wali kota sebelumnya dan dinilai berpotensi membatasi perbedaan pandangan politik.

Menurut Lieberman, tidak mengherankan jika pemerintahan baru bergerak cepat membatalkan kebijakan tersebut.

“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,” ujarnya.

Baca juga:  Sumpah dengan Al-Quran, Zohran Mamdani Resmi Dilantik sebagai Wali Kota New York