Anwar Ibrahim Minta Presiden Maduro Segera Dibebaskan

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan agar Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya segera dibebaskan.

Anwar menilai penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

“Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan skala dan sifat yang tidak biasa. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat,” ujar Anwar dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (4/1).

Anwar menegaskan penahanan paksa terhadap kepala pemerintahan yang masih menjabat dapat membahayakan hubungan internasional.

“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, penggulingan paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menetapkan preseden yang berbahaya,” kata Anwar.

“Hal ini mengikis pembatasan mendasar atas penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Anwar menekankan masa depan politik Venezuela sepenuhnya menjadi hak rakyat negara tersebut, bukan ditentukan oleh intervensi pihak luar.

Ia mengingatkan perubahan kepemimpinan secara paksa justru berisiko memperburuk kondisi negara yang tengah menghadapi krisis berkepanjangan.

“Rakyat Venezuela-lah yang berhak menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan sejarah, perubahan kepemimpinan yang terjadi secara tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat,” jelas Anwar.

“Terlebih di sebuah negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam,” sambung dia.

Menurut Anwar, Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip utama dalam menjaga hubungan damai antarnegara.

“Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil, dan memungkinkan rakyat Venezuela mengejar aspirasi sah mereka tanpa bahaya lebih lanjut,” tuturnya.