Naypyidaw, VIVA – Militer Myanmar yang berkuasa mengatakan telah memberikan amnesti kepada 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Myanmar ke-78 dari kekuasaan Inggris.
Di antara tahanan yang akan dibebaskan yakni mantan menteri informasi yang ditahan karena mengkritik pemerintah militer, menurut laporan media setempat.
Pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada 2021 diyakini tidak termasuk di antara mereka yang mendapat amnesti.
Myanmar saat ini sedang dalam proses pemilihan umum multi-tahap yang dimulai pada 28 Desember, menjadi pemilu pertama sejak kudeta yang menggulingkan dan memenjarakan Suu Kyi. Namun demikian, partai-partai pro-demokrasi utama, termasuk partai Suu Kyi, dikecualikan.
Komunitas internasional secara luas mengkritik pemilihan tersebut sebagai upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka sekaligus memperketat cengkeramannya pada kekuasaan.
Menurut komisi pemilihan umum (KPU) yang ditunjuk militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer unggul pada tahap awal pemilu yang digelar pekan lalu.
Pemilu Myanmar dilakukan dalam tiga fase hingga 25 Januari, dengan hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. (Ant)
