Moskow (ANTARA) - Ratusan orang berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Madrid, Spanyol, untuk memprotes tindakan AS di Venezuela, demikian pernyataan para peserta aksi kepada RIA Novosti, Minggu (4/1).
“Apa yang terjadi di negara kami merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan campur tangan urusan dalam negeri negara berdaulat. Serangan AS akan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dibandingkan masalah yang mereka klaim ingin perbaiki,” ujar Orlando Salas, warga Venezuela yang telah menetap di Spanyol selama enam tahun.
Aksi unjuk rasa itu juga dihadiri perwakilan kekuatan politik sayap kiri. Pemimpin partai Podemos, Ione Belarra, mendesak otoritas Spanyol dan lembaga Uni Eropa untuk merespons secara tegas perkembangan di Venezuela serta meninjau kembali hubungan mereka dengan Washington.
Pengamanan di sekitar kantor perwakilan diplomatik tersebut diperketat. Polisi memperkirakan beberapa ratus demonstran hadir di lokasi. Kawasan itu dijaga oleh satuan Kepolisian Nasional dan Garda Sipil.
Baca juga: Nicolas Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan federal New York, Senin
Para demonstran mengibarkan bendera, meneriakkan slogan, dan menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan luar negeri AS, yang mereka nilai sarat tekanan dan campur tangan langsung dalam urusan negara lain.
“Ini bukan soal mendukung tokoh politik tertentu, melainkan soal penolakan terhadap tindakan kekerasan dan penangkapan lintas wilayah. Kami menentang tekanan militer dan mendukung hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar,” kata Eric Briceno, peserta aksi lainnya yang merupakan warga Kuba.
Briceno menambahkan, para pengunjuk rasa tidak hanya marah atas situasi di Venezuela, tetapi juga terhadap peran AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang lebih luas di kawasan tersebut.
Ia memperingatkan bahwa langkah Washington dapat menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara di Amerika Latin.
Baca juga: Wapres AS bela kebijakan atas Venezuela, singgung soal narkoba-minyak
Pada Sabtu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS telah melancarkan serangan besar ke Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta membawa mereka keluar dari negara tersebut.
Sejumlah media melaporkan terjadi ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan unit Delta Force AS.
Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.
Otoritas Venezuela menyatakan tidak mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup. Trump kemudian membagikan sebuah foto yang, menurutnya, memperlihatkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima.
Media AS juga menayangkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York, yang disebut-sebut membawa Maduro dan istrinya dengan pengawalan puluhan aparat penegak hukum.
Sejumlah anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut sebagai tindakan ilegal, sementara pemerintahan AS menegaskan Maduro akan diadili.
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan mengajukan keberatan ke berbagai organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada 5 Januari.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya terhadap Venezuela. Moskow mengaku sangat khawatir atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya dalam apa yang disebut sebagai agresi AS, serta menuntut pembebasan keduanya dan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di sekitar Venezuela.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Rubio: Operasi AS di Venezuela bentuk penegakan hukum, bukan invasi
Baca juga: Menhan: Sebagian besar tim pengamanan Maduro tewas dalam operasi AS
“Apa yang terjadi di negara kami merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan campur tangan urusan dalam negeri negara berdaulat. Serangan AS akan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dibandingkan masalah yang mereka klaim ingin perbaiki,” ujar Orlando Salas, warga Venezuela yang telah menetap di Spanyol selama enam tahun.
Aksi unjuk rasa itu juga dihadiri perwakilan kekuatan politik sayap kiri. Pemimpin partai Podemos, Ione Belarra, mendesak otoritas Spanyol dan lembaga Uni Eropa untuk merespons secara tegas perkembangan di Venezuela serta meninjau kembali hubungan mereka dengan Washington.
Pengamanan di sekitar kantor perwakilan diplomatik tersebut diperketat. Polisi memperkirakan beberapa ratus demonstran hadir di lokasi. Kawasan itu dijaga oleh satuan Kepolisian Nasional dan Garda Sipil.
Baca juga: Nicolas Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan federal New York, Senin
Para demonstran mengibarkan bendera, meneriakkan slogan, dan menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan luar negeri AS, yang mereka nilai sarat tekanan dan campur tangan langsung dalam urusan negara lain.
“Ini bukan soal mendukung tokoh politik tertentu, melainkan soal penolakan terhadap tindakan kekerasan dan penangkapan lintas wilayah. Kami menentang tekanan militer dan mendukung hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar,” kata Eric Briceno, peserta aksi lainnya yang merupakan warga Kuba.
Briceno menambahkan, para pengunjuk rasa tidak hanya marah atas situasi di Venezuela, tetapi juga terhadap peran AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang lebih luas di kawasan tersebut.
Ia memperingatkan bahwa langkah Washington dapat menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara di Amerika Latin.
Baca juga: Wapres AS bela kebijakan atas Venezuela, singgung soal narkoba-minyak
Pada Sabtu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS telah melancarkan serangan besar ke Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta membawa mereka keluar dari negara tersebut.
Sejumlah media melaporkan terjadi ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan unit Delta Force AS.
Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.
Otoritas Venezuela menyatakan tidak mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup. Trump kemudian membagikan sebuah foto yang, menurutnya, memperlihatkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima.
Media AS juga menayangkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York, yang disebut-sebut membawa Maduro dan istrinya dengan pengawalan puluhan aparat penegak hukum.
Sejumlah anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut sebagai tindakan ilegal, sementara pemerintahan AS menegaskan Maduro akan diadili.
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan mengajukan keberatan ke berbagai organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada 5 Januari.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya terhadap Venezuela. Moskow mengaku sangat khawatir atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya dalam apa yang disebut sebagai agresi AS, serta menuntut pembebasan keduanya dan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di sekitar Venezuela.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Rubio: Operasi AS di Venezuela bentuk penegakan hukum, bukan invasi
Baca juga: Menhan: Sebagian besar tim pengamanan Maduro tewas dalam operasi AS
