Ini Alasan Trump Serang Venezuela dan Menangkap Presidennya

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (03/01) menandai hubungan kedua negara yang sangat panas dalam waktu singkat.

Operasi militer ini menjadi salah satu tindakan paling berisiko yang dilakukan Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir dan memicu perdebatan global mengenai legalitas serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Amerika Latin.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS akan melakukan transisi pemerintahan Venezuela. Maduro kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan kasus narkotika. Maduro terlihat kembali di media dan sudah berada di New York pada Senin (5/1/2026).

“Kami akan menjalankan pemerintahan Venezuela sampai tiba saatnya bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump yang disampaikan setelah pasukan AS melakukan serangan tersebut dan menangkap Maduro.

Dikutip dari BBC, Selasa (6/1/2026), Trump menyalahkan pemerintahan Maduro atas masuknya ratusan ribu migran Venezuela ke AS. Migrasi tersebut merupakan bagian dari eksodus hampir delapan juta warga Venezuela yang meninggalkan negaranya sejak 2013 akibat krisis ekonomi dan represi politik.

Tanpa bukti jelas, Trump langsung menuduh Maduro telah “mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa” serta “memaksa” para warga negaranya untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Tuduhan ini secara konsisten dibantah oleh pemerintah Venezuela.

Trump juga menjadikan isu narkotika sebagai alasan utama operasi kerasnya terhadap Venezuela. Ia menyoroti maraknya fentanyl dan kokain masuk ke AS, yang menurut Washington sebagian difasilitasi oleh jaringan kriminal di Venezuela.

AS menetapkan dua kelompok kriminal: Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organisations). Trump menuduh Cartel de los Soles dipimpin langsung oleh Maduro. Namun, para analis menilai kelompok tersebut bukan organisasi hierarkis, melainkan istilah untuk menggambarkan oknum pejabat yang membiarkan jalur narkotika melintas.

Maduro membantah tuduhan tersebut dan menuduh AS menggunakan perang melawan narkoba sebagai dalih untuk “menggulingkan pemerintahannya” dan “menguasai cadangan minyak Venezuela”.

Tekanan terhadap pemerintahan Maduro meningkat signifikan sejak Trump memulai masa jabatan keduanya di 2025. AS menggandakan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro dan melancarkan lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang dituduh membawa narkoba di Karibia dan Pasifik, yang menewaskan lebih dari 110 orang.

Pemerintah AS menyatakan pihaknya terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dengan jaringan perdagangan narkoba. Namun, sejumlah ahli hukum internasional menilai serangan tersebut tidak menyasar target militer yang sah dan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.

General Dan Caine, Kepala Staf Gabungan menjelaskan dalam konferensi pers, operasi penangkapan Maduro dilakukan secara rahasia dengan nama “Absolute Resolve”, yang telah direncanakan dan dilatih selama berbulan-bulan. Sekitar 150 pesawat lepas landas dari 20 pangkalan udara dalam operasi yang berlangsung kurang dari 30 menit.

Pada Jumat pukul 23:46 waktu setempat (hari Sabtu pukul 10:46 WIB), Trump memberikan lampu hijau.

Trump memuji operasi penangkapan tersebut sebagai “salah satu demonstrasi kekuatan militer Amerika yang paling menakjubkan, efektif, dan kuat dalam sejarah Amerika”.

Pasukan AS terlebih dahulu melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela sebelum helikopter mendarat di kediaman Maduro di Caracas. Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke kapal induk AS dan diterbangkan ke New York.

Al Jazeera melaporkan bahwa serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 40 orang, meski angka resmi belum dirilis. Sejumlah warga menggambarkan ledakan hebat yang merusak rumah dan memaksa keluarga mengungsi di tengah malam.

Mahkamah Agung Venezuela telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara untuk menjaga pemerintahan. Sementara itu, Trump menyatakan AS akan “menjalankan” Venezuela hingga kepemimpinan baru terbentuk dan tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat.

Al Jazeera melaporkan bahwa pada Sabtu (03/12) Trump mengatakan AS tidak akan menduduki Venezuela, asalkan Delcy Rodriguez dapat "melakukan apa yang kita (AS) inginkan".

Serangan ini menempatkan Venezuela dalam fase ketidakpastian politik yang mendalam, sekaligus membuka babak baru konfrontasi langsung antara Washington dan Caracas. (Stefanus Bintang)