Penulis: Fityan
TVRINews – Bogota, Kolombia
Presiden Gustavo Petro merespons ancaman intervensi militer Donald Trump di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara
Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kolombia mencapai titik terendah setelah Presiden Gustavo Petro menyatakan kesiapannya untuk kembali mengangkat senjata jika militer AS melakukan invasi ke negaranya.
Pernyataan keras ini muncul sebagai respons atas ancaman tindakan militer yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini.
Dalam keterangannya kepada pers di atas pesawat Air Force One pada hari Minggu 4 Januari 2026, Presiden Trump memberikan sinyalemen kuat mengenai kemungkinan intervensi militer.
di Kolombia, serupa dengan langkah yang diambil AS terhadap Venezuela untuk menggulingkan Nicolás Maduro. Trump menuding Kolombia sebagai negara yang "sakit" dan menuduh kepemimpinan Petro terlibat dalam industri narkotika.
"Dia (Petro) memiliki pabrik-pabrik kokain dan hal itu tidak akan dibiarkan berlangsung lama," ujar Trump tanpa memberikan bukti spesifik. Ia juga menambahkan bahwa opsi intervensi militer "terdengar bagus" baginya.
Respons Tegas dari Bogota
Presiden Gustavo Petro, yang terpilih secara demokratis pada tahun 2022, membantah keras tuduhan tersebut melalui platform media sosial X.
Sebagai mantan gerilyawan sayap kiri yang telah melakukan demobilisasi pada era 1990-an, Petro menegaskan bahwa tuduhan Trump tidak memiliki dasar fakta.
"Saya bukan pemimpin tidak sah dan saya bukan pelaku narkoba. Trump berbicara tanpa pengetahuan. Berhentilah memfitnah saya," tulis Petro Senin 5 Januari 2026.
Lebih lanjut, ia memperingatkan dampak destruktif jika AS benar-benar melakukan serangan udara. Menurut Petro, tindakan tersebut hanya akan memicu kembalinya ribuan petani menjadi gerilyawan di pegunungan dan membangkitkan perlawanan rakyat.
"Saya telah bersumpah untuk tidak menyentuh senjata lagi... namun demi tanah air, saya akan mengangkat senjata kembali," tegasnya.
Eskalasi Konflik dan Sanksi
Meskipun Kolombia secara historis merupakan produsen kokain terbesar di dunia, perdagangan tersebut faktanya dikendalikan oleh kelompok bersenjata ilegal seperti Clan del Golfo, ELN, dan faksi pembangkang Farc.
Tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Petro secara pribadi dengan jaringan tersebut. Sebaliknya, Petro dikenal sebagai tokoh yang turut menyusun konstitusi baru Kolombia tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Bogota.
Retaknya hubungan kedua negara ini telah berlangsung sejak Trump menjabat. Sebelumnya, AS telah mencabut visa Petro pada September lalu dan menjatuhkan sanksi finansial kepada presiden, istrinya, serta sejumlah kolaborator dekatnya pada Oktober.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sánchez, mengonfirmasi bahwa pengamanan terhadap presiden telah diperketat guna mengantisipasi segala kemungkinan.
Meskipun oposisi kanan di Kolombia memiliki kedekatan dengan Trump, namun ancaman serangan militer terhadap kedaulatan negara ini menuai penolakan luas dari berbagai spektrum politik di Kolombia.
Situasi di kawasan Amerika Selatan kini semakin krusial seiring dengan peningkatan kehadiran militer AS di Karibia dan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba di wilayah Pasifik Timur.
Editor: Redaksi TVRINews
