FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron sepakat dengan munculnya skema pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD. Ia menegaskan Demokrat akan ikut bersama Prabowo.
”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” katanya melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Herman Khaeron mengungkapkan, sikap partainya ini merujuk pada ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada melalui UU. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD, menurut dia, merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
”Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,” jelasnya.
Sikap Demokrat saat ini justru bertolak belakang dengan penegasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana pada satu dekade lalu menolak kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih DPRD.
Cuitan SBY di X (Twitter) pada tahun 2014 lalu kembali mengemuka ke ruang publik.
Kala itu, Presiden keenam RI tersebut menegaskan jika mandat diberikan ke tangan DPRD untuk memilih kepala daerah berarti sama saja merebut kedaulatan rakyat.
“Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono.
Sejalan dengan SBY, Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.
Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dikutip, Rabu (7/1/2026).
Ia menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.
“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.
Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya. (Pram/fajar)
