Ahli Sebut RI Berstatus Swasembada Beras, 11 Komoditas Pangan Masih Impor

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia telah kembali menjadi bangsa dengan status swasembada pangan pada 2025. Kepala Negara menyebutkan hanya beras sebagai komoditas yang meraih status swasembada.

Prabowo mengakui sebagian kebutuhan jagung di dalam negeri masih bergantung dari impor. "Saya dijanjikan bahwa jagung akan mencapai status swasembada dalam waktu dekat," kata Prabowo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (7/1).

Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan Indonesia belum berstatus swasembada atau tidak bergantung pada impor untuk menyediakan seluruh komoditas pangan. Sebab, hanya satu komoditas yang baru tidak bergantung pada impor saat ini, yaitu beras.

Impor jagus masih tinggi. Berdasarkan data UN Comtrade mendata total impor jagung mencapai 1,75 juta ton senilai US$450,21 juta pada 2024. Volume impor tersebut naik hampir 42% dari tahun sebelumnya sejumlah 1,23 juta ton.

Adapun volume impor jagung tertinggi sejak 2013 terjadi pada 2015 yang mencapai 3,26 juta ton. Sementara itu, nilai impor tertinggi terjadi pada 2013 yang mencapai US$ 918,88 juta atau sekitar Rp 9,25 triliun.

Setidaknya ada 12 komoditas pangan yang bergantung kepada impor selama 10 tahun terakhir, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay,dan susu sapi.

Selama 13 bulan terakhir, pemerintah baru dapat mengeluarkan satu dari 12 komoditas tersebut dari ketergantungan impor. "Yang disampaikan presiden hari ini adalah swasembada pangan pokok, yakni beras. Belum seluruh bahan pangan sudah mencapai status swasembada," kata Bayu Krisnamurthi kepada Katadata.co.id, Rabu (7/1).

Bayu menyampaikan salah satu tujuan utama program swasembada pangan adalah mengalihkan mayoritas sumber pangan ke dalam negeri. Bayu sebagian besar pangan harus dapat diproduksi di dalam negeri agar ketersediaan dan harga pangan dapat diatur oleh pemangku kepentingan nasional.

Dengan demikian, ketersediaan pangan di pasar lokal dapat terjaga dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Walau demikian, Bayu berargumen program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Bayu menilai program swasembada pangan akan membuat produk pertanian lokal kompetitif hingga ke pasar global. Pada saat yang sama, swasembada pangan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam.

"Keempat tujuan itu sama pentingnya dan harus diusahakan maksimal agar status swasembada pangan tercapai," katanya.

Di sisi lain, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Andreas Dwi Harsono menilai penghentian impor seluruh pangan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, masih ada 12 komoditas pangan yang memiliki volume impor lebih dari 100.000 ton setiap tahunnya.

Andreas mencatat volume impor 12 komoditas tersebut naik dari 22,6 juta ton pada 2012 menjadi 24,4 juta ton pada 2024. Andreas menekankan swasembada beras tidak otomatis membuat swasembada pangan diraih.

"Lebih baik disebut swasembada per komoditas saja. Tidak mungkin Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Semua ada datanya," kata Andreas.

Andreas mencontohkan salah satu komoditas pangan yang tidak bisa berhenti bergantung pada impor adalah gandum. Sebab, gandum telah menjadi salah satu preferensi pangan utama di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata konsumsi tepung terigu nasional naik 5,48% secara tahunan pada 2025 menjadi 7,82 juta ton. Angka tersebut setara dengan 10,02 juta ton gandum sebelum diolah menjadi tepung terigu.

Adapun volume impor gandum pada Januari-November 2025 mencapai 10,45 juta ton dengan nilai US$ 2,9 miliar. "Itu data pemerintah sendiri. Jadi, tidak ada opini pribadi di situ," katanya.

Andreas menilai pemerintah hanya dapat mengeluarkan dua pangan pokok dari 12 komoditas yang bergantung pada impor, yakni beras dan jagung. Andreas menilai pemerintah harus dapat membuktikan swasembada beras yang terjadi pada 2025 bukan hanya karena faktor cuaca.

Menurutnya, produksi beras nasional berhasil tembus 34 juta ton pada tahun lalu akibat La Nina lemah sepanjang paruh kedua. Kemarau basah akhirnya membuat petani dapat menambah satu musim tanam pada tahun lalu.

"Pemerintah hanya bisa menargetkan dua komoditas pangan itu saja, beras dan jagung. Namun swasembada yang dimaksud bukan karena faktor iklim," katanya.