Jakarta, ERANASIONAL.COM — Dedikasi Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan kesejahteraan petani mendapat apresiasi tertinggi dari negara.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya kepada Dr. Badikenita dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas peran aktif dan kepemimpinan Dr. Badikenita dalam mendorong program regenerasi petani serta pengembangan konsep Petani Kreatif yang dinilai berkontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.
Namun, momen penganugerahan ini justru menjadi cerminan kuat dari prinsip kepemimpinan yang dipegang Dr. Badikenita. Alih-alih hadir secara fisik di acara kenegaraan, ia memilih tetap berada di tengah masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung penanganan bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara.
Dr. Badikenita mengikuti seluruh rangkaian acara penganugerahan secara daring dari lokasi terdampak bencana, sembari memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan petani yang sedang menghadapi musibah.
Kepala Bagian Sekretariat Komite II DPD RI, Azmaryady, menjelaskan bahwa kendala teknis menjadi alasan ketidakhadiran fisik Ketua Komite II di Karawang.
“Undangan resmi baru diterima pada Selasa (6/1) saat Ibu Ketua berada di Kabupaten Langkat. Kondisi tiket penerbangan ke Jakarta sudah penuh karena arus balik, sehingga kehadiran fisik tidak memungkinkan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dr. Badikenita menunjuk Dr. Grall Taliawo, Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) sekaligus Anggota Komite II DPD RI, untuk mewakili penerimaan penghargaan secara langsung di lokasi acara. Penunjukan tersebut dilakukan mengingat Dr. Grall tengah menjalankan tugas legislasi di Jakarta.
“Satya Lencana Wira Karya ini adalah amanah. Meski saya tidak berada di lokasi seremoni, hati dan tanggung jawab saya hari ini sepenuhnya bersama para petani yang terdampak banjir. Pengawasan penanganan bencana di Sumatera Utara adalah prioritas yang tidak bisa ditinggalkan,” tegas Dr. Badikenita dari lokasi bencana.
Momentum penghargaan ini juga dimanfaatkan Dr. Badikenita untuk menegaskan arah kerja Komite II DPD RI sepanjang tahun 2026. Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan petani melalui regulasi yang berpihak.
“Target kami jelas, yakni menuntaskan pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Negara harus menghadirkan skema asuransi yang nyata bagi petani yang gagal panen akibat bencana alam, seperti yang saya saksikan langsung hari ini,” pungkasnya.
