GOWA, FAJAR — Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Gowa kembali mengemuka. Kali ini, usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) khusus wilayah dataran tinggi mencuat dengan nama Kabupaten Gowa Selatan atau Gowa Raya.
Wacana tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Gowa, Yusuf Harun, Sabtu (10/1/2026) pagi.
Ia menilai ketimpangan pembangunan antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa semakin nyata dan membutuhkan solusi konkret.
“Untuk wilayah dataran tinggi ini, kecenderungannya memang terjadi kesenjangan pembangunan dengan dataran rendah yang tidak merata. Padahal, populasi penduduk di dataran tinggi itu cukup besar dan akses untuk sektor pertanian juga luar biasa potensinya,” ujar Yusuf.
Menurutnya, sektor infrastruktur menjadi persoalan mendasar yang hingga kini belum dapat dimaksimalkan.
Kondisi tersebut, kata Yusuf, secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau infrastruktur tidak maksimal, yang rugi tentu masyarakat. Kasihan mereka. Oleh karena itu, kalau untuk wilayah dataran tinggi tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah, maka wajar jika masyarakat merasa dianaktirikan,” tegasnya.
Yusuf menilai, pemekaran wilayah bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah dataran tinggi.
Ia menyebut pembentukan Kabupaten Gowa Raya atau Gowa Tenggara layak dipertimbangkan, meski tetap membutuhkan kajian mendalam.
“Memang tidak semua daerah yang melakukan pemekaran itu hasilnya bagus. Tapi kita juga harus melihat potensi sumber daya alam di dataran tinggi Gowa ini luar biasa,” katanya.
Ia menambahkan, selain sektor pertanian, wilayah dataran tinggi juga memiliki potensi tambang yang mulai muncul dalam beberapa waktu terakhir.
Meski pengelolaannya belum maksimal, Yusuf menilai keterlibatan pemerintah daerah ke depan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau pemerintah daerah ikut campur dan mengelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber PAD, bukan hanya bergantung pada hasil pertanian,” jelasnya.
Yusuf juga membandingkan karakteristik wilayah dataran tinggi Gowa dengan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, kontur wilayah tersebut hampir menyerupai kawasan di Pulau Jawa, seperti Bandung Barat, yang berhasil berkembang setelah pemekaran.
Lebih jauh, ia menyoroti keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur jalan yang kerap viral di media sosial.
Bahkan, kata dia, aksi protes warga dengan menanam pohon pisang di tengah jalan menjadi gambaran nyata kekecewaan masyarakat.
“Keluhan masyarakat sudah banyak. Jalan rusak, akses sulit, sampai ditanami pohon pisang. Itu semua karena wilayah Kabupaten Gowa terlalu luas untuk dijangkau secara maksimal dalam progres pembangunan,” ungkapnya.
Karena itu, Yusuf menilai pemekaran wilayah dataran tinggi agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri patut dipertimbangkan secara serius.
“Prinsipnya memang harus melalui kajian yang mendalam. Tapi melihat kesenjangan pembangunan yang terjadi sekarang, pemekaran bisa menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat dataran tinggi,” pungkasnya. (irm)


/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2025%2F12%2F19%2Ffc4e9dde-2820-4f95-a7df-20a094902368.jpg)


