FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Laporan yang dilayangkan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM) bersama Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) kepada Pandji Pragiwaksono kembali jadi sorotan.
Laporan yang ditujukan ke Pandji itu dengan tudingan penghasutan dan penistaan agama lewat materi pertunjukan Mens Rea yang tayang di Netflix.
Soal adanya laporan yang mengatasnamakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengundang respon dari petingginya.
Karena munculnya beragam respon itu, laporan yang ditujukan ke Pandji ini kemungkinan terbuka berakhir secara damai.
Dalam keterangannya laporan yang kemungkinan berakhir damai ini karena desakan dan bersuaranya para kader.
Ketua Aliansi Pemuda Muhammadiyah, Tumada mengatakan pelaporan terhadap Pandji berawal dari diskusi internal dan rasa keberatan atas materi yang dianggap menyerempet nama organisasi.
“Ini memang benar-benar pure gerakan organik yang memang kami bangun. Setelah melalui kajian bersama, kami menilai ada bagian-bagian yang berpotensi menyinggung kesalahpahaman publik,” kata Tumada dikutip Senin (12/1/2026).
Adapun alasan laporan yang ditujukan ke Pandji karena masalah materi yang menyinggung soal jatah tambang.
Dalam materinya itu, sang Komika sempat menyebut materi Pandji yang menyebut Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai bentuk balas budi.
Dari pernyataan itu yang dinilai menyesatkan karena menyeret organisasi secara keseluruhan.
“Kami merasa bahwa itu bukan Muhammadiyah-nya, tapi perorangannya. Yang mana kemudian kalau kita berbicara soal organisasi per hari ini, itu tidak bisa dibawa-bawa,” sebutnya.
Adanya unsur komedi dalam materi Mens Rea ini memang jadi ruang kebebasan untuk berekpresi.
Hanya saja, menurut penayangan Mens Rea di Netflix membuat materi Pandji berdampak lebih luas.
“Ketika di ruang publik dengan jangkauan luas, komedi juga kan sebenarnya memiliki dampak sosial,” ujarnya.
Meski kasus ini sudah berjalan, namun AMM dalam hal ini sebagai pelapor membuka peluang komunikasi langsung dengan Pandji jika memungkinkan.
Adanya sikap dari pelapor ini untuk melunak dan dalam hal ini menegaskan laporan yang dilayangkan tidak bertujuan sama sekali untuk memenjarakan.
“Langkah yang kami tempuh itu bukan semata-mata untuk pemidanaan. Melainkan sebagai mekanisme klarifikasi dan evaluasi melalui jalur yang sah,” terangnya.
(Erfyansyah/fajar)
