Pembungkaman Jurnalis di Tengah Krisis

Ketegangan geopolitik turut mengancam kebebasan pers. Di Venezuela, jurnalis asing tidak diizinkan meliput pascapenangkapan presiden negara itu, Nicolas Maduro, oleh pasukan Amerika Serikat. Sementara di Iran, akses internet diputus sehingga jurnalis terisolasi karena tidak dapat mengabarkan kondisi di negara tersebut.

Sejumlah pihak mengecam keras pembungkaman terhadap kebebasan pers di kedua negara tersebut. Sebab, kebebasan pers sangat penting untuk menjamin hak masyarakat atas informasi di tengah krisis yang sedang terjadi. Tanpa informasi memadai, masyarakat akan kebingungan menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Tak hanya membatasi akses jurnalis asing, aktivitas pers lokal di Venezuela juga dibatasi. Banyak jurnalis ditangkap. Meskipun pada akhirnya mereka dibebaskan, penangkapan jurnalis itu telah menunjukkan ancaman serius terhadap kerja-kerja jurnalistik di sana.

Reporters Without Borders (RSF) mendesak pihak berwenang untuk membuka akses bagi jurnalis asing memasuki Venezuela dan menghentikan pembatasan kerja media lokal. Saat ini terdapat ketidakjelasan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di negara yang terletak di Amerika Selatan itu.

Direktur Jenderal RSF Thibaut Bruttin mengatakan, di tengah situasi krusial saat ini, pemerintah Venezuela terus membatasi aktivitas pers dan mencegah jurnalis asing untuk meliput berita. Bahkan, tidak ada kejelasan informasi tentang puluhan hingga ratusan orang yang dilaporkan tewas selama serangan AS.

Tanpa akses informasi dan tanpa kebebasan pers, kondisinya amat siap untuk terjadi perang informasi. Saat ini penting bagi dunia memahami apa yang terjadi di Venezuela dan konsekuensi dari intervensi AS.

” Kami mendesak pihak berwenang untuk mengizinkan jurnalis asing memasuki negara tersebut dan berhenti membatasi kerja media nasional,” ujarnya dilansir dari situs web lembaga itu, pada Senin (12/1/2026).

Menurut data RSF, sekitar 200 jurnalis asing terdampar di Cúcuta, kota di Kolombia yang berbatasan dengan Venezuela. Bahkan, sejumlah jurnalis pemegang izin kerja tetap tak diizinkan untuk menyeberangi perbatasan. Sebagian wartawan yang berhasil masuk bahkan harus dideportasi.

Pada saat yang sama, informasi dari pemerintah Venezuela sangat terbatas. Sementara media independen juga menghadapi berbagai tekanan. Hal ini menciptakan kekosongan informasi yang mendalam. Kekacauan informasi pun tidak terhindari.

Media sosial dibanjiri dengan disinformasi dan konten yang dimanipulasi. Sebagian konten dihasilkan memakai teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI). Salah satunya adalah video mengenai warga Venezuela yang merayakan penangkapan Presiden Maduro oleh militer AS dengan pesta kembang api.

Video ini menyebar luas di media sosial. Padahal, itu adalah konten palsu yang dibuat menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Namun, karena informasi dari pers independen dibatasi, masyarakat kesulitan untuk memverifikasi dari sumber yang kredibel.

Di tengah situasi krusial saat ini, pemerintah Venezuela terus membatasi aktivitas pers dan mencegah jurnalis asing untuk meliput berita.

RSF mencatat, setelah terjadi kontrol ketat atas informasi di bawah pemerintahan Presiden Maduro selama bertahun-tahun, iklim pers di Venezuela memburuk setelah aksi militer AS di negara itu pada 3 Januari 2026. Jurnalis kini menghadapi risiko lebih tinggi dan tak bisa diprediksi. Intimidasi, ancaman langsung, penggeledahan telepon, dan penghapusan paksa konten jurnalistik bisa kapan saja terjadi.

Kondisi kebebasan pers di Iran tidak kalah mengkhawatirkan. Akses internet diputus menyusul terjadinya protes nasional besar-besaran. Alhasil, para jurnalis di negara itu tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar.

Sejumlah organisasi sipil menyerukan agar Pemerintah Iran memulihkan akses informasi dan jaringan internet. Hak masyarakat Iran untuk mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi harus dihormati.

Akan tetapi sejumlah jurnalis justru menghadapi tekanan saat meliput dan menyebarkan karya jurnalistiknya. Konektivitas melalui jaringan satelit masih tersedia di beberapa wilayah, tetapi sangat lambat dan tidak stabil.

Kepala RSF Timur Tengah Jonathan Dagher mengutarakan, pemadaman komunikasi nasional yang berlaku sejak 8 Januari 2026 menjadi ancaman serius bagi pers yang meliput gelombang protes. Penangkapan sejumlah jurnalis juga menunjukkan peningkatan tindakan represif yang amat mengkhawatirkan.

“Iklim yang makin mengintimidasi ini tak bisa ditoleransi. Hak rakyat Iran dan komunitas internasional untuk mendapat informasi harus dihormati. Untuk tujuan ini, RSF menyerukan pemulihan telekomunikasi segera dan pembebasan 24 jurnalis yang ditahan di negara tersebut,” ucapnya.

Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) juga menentang kebijakan pemadaman atau pembatasan internet di Iran karena melanggar hak masyarakat atas informasi. Organisasi beranggotakan 187 serikat pekerja media di 140 negara ini menyerukan agar Pemerintah Iran menjamin kebebasan arus informasi.

Sekretaris Jenderal IFJ Anthony Bellanger mengatakan, pembatasan internet di Iran merupakan serangan yang disengaja terhadap kebebasan pers. Jurnalis dicegah untuk melakukan pekerjaan mereka, sumber-sumber dibungkam, dan publik tidak mendapatkan informasi penting selama masa pergolakan nasional.

“Kami menyerukan kepada pihak berwenang Iran untuk segera memulihkan akses internet secara penuh sehingga jurnalis dapat meliput dengan bebas dan publik dapat sepenuhnya menggunakan hak mereka atas informasi,” ujarnya.