Dari Hitlerisme ke Otoritarianisme Kontemporer

“Hitlerisme bukan sekadar sebuah ideologi politik, melainkan juga kebangkitan perasaan-perasaan elementer tentang manusia dan dunia.” Emmanuel Levinas (1906–1995)

Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan gejala yang patut dicermati secara serius, yakni menguatnya kembali kecenderungan otoritarian dalam berbagai bentuk.

Otoritarianisme tidak selalu tampil sebagai rezim represif klasik, melainkan hadir melalui wajah yang lebih halus: nasionalisme eksklusif, populisme identitas, kultus pemimpin, serta pembatasan kebebasan sipil atas nama stabilitas dan keamanan. Fenomena ini melintasi benua dan sistem politik, dari negara demokrasi elektoral hingga rezim pascaotoriter.

Gejala tersebut kerap ditafsir sebagai kemunduran demokrasi atau kegagalan institusi politik. Jika ditarik ke khazanah filsafat klasik, Platon mengingatkan bahwa demokrasi yang kehilangan kendali moral dan rasionalitas atas nafsu dan kehendak dapat berakhir pada tirani, ketika hasrat akan kebebasan justru melahirkan kerinduan pada figur penguasa kuat, sebagaimana digambarkan dalam The Republic.

Namun, filsuf Emmanuel Levinas mengajak kita melangkah lebih dalam. Baginya, otoritarianisme bukan semata persoalan sistem kekuasaan, melainkan juga persoalan filsafat tentang manusia itu sendiri.

Dalam esainya Reflections on the Philosophy of Hitlerism (1934), Levinas tidak memandang Nazisme hanya sebagai penyimpangan politik ekstrem, tetapi juga sebagai tantangan radikal terhadap fondasi peradaban Barat.

Hitlerisme, menurutnya, lahir dari perubahan cara manusia memahami dirinya, khususnya relasi antara kebebasan, tubuh, sejarah, dan identitas. Ketika manusia dipahami terutama melalui tubuh, darah, dan asal-usul, kebebasan kehilangan maknanya. Identitas menjadi tertutup, bukan lagi sesuatu yang dapat dipertanyakan, melainkan diterima secara fatalistis.

Dalam kerangka inilah relasi antarmanusia menjadi dingin, objektif, dan hampa empati. Relasi yang tereduksi tersebut membuka jalan bagi proses dehumanisasi. Philip Zimbardo (2007)—dalam The Lucifer Effect—menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem menjadi mungkin ketika manusia lain dipersepsikan tidak memiliki nilai, perasaan, dan tujuan hidup yang setara. Proses ini jarang dimulai secara brutal, tetapi sering diawali dari bahasa, label, dan kategorisasi yang tampak banal.

Martin Buber (1878–1965) membantu kita memahami mekanisme ini melalui pembedaan relasi "Aku–Engkau" dan "Aku–Itu". Relasi "Aku–Engkau" memanusiakan, sementara "Aku–Itu" mereduksi manusia menjadi objek.

Ketika relasi "Aku–Itu" dilembagakan dalam praktik politik dan kebijakan publik, sesama manusia diperlakukan sebagai masalah yang harus dikelola, bukan sebagai pribadi yang harus dihadapi secara etis.

Padahal, tradisi filsafat Barat sejak Yunani hingga modernitas bertumpu pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk bebas. Kebebasan memungkinkan manusia mengambil jarak dari sejarah dan kondisi biologisnya, membuka ruang pertobatan, pembaruan, dan tanggung jawab moral. Manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalunya.

Namun, Hitlerisme dan berbagai bentuk otoritarianisme kontemporer meruntuhkan fondasi ini dengan menilai manusia bukan dari tindakannya, melainkan dari identitas yang dilekatkan padanya sejak lahir.

Romo Thomas (2023) menyebut kondisi inilah sebagai akar totalitarianisme modern. Ketika manusia dipahami terutama sebagai bagian dari tubuh kolektif—seperti: bangsa, ras, agama, atau identitas tunggal—kekerasan memperoleh legitimasi. Yang berbeda tidak lagi dilihat sebagai sesama manusia, tetapi sebagai ancaman eksistensial.

Pola tersebut terlihat dalam praktik politik kontemporer di berbagai negara. Di Rusia, Vladimir Putin membangun legitimasi melalui narasi kejayaan historis dan loyalitas total pada negara. Di Tiongkok, Xi Jinping mengonsolidasikan kekuasaan dengan menundukkan kebebasan sipil demi stabilitas kolektif. Di Turki, Recep Tayyip Erdoğan memadukan populisme elektoral dengan kontrol ketat atas media dan oposisi.

Tentu masih banyak lainnya yang bisa diidentifikasi. Bahkan di negara demokrasi mapan, pengalaman era Donald Trump dengan slogan Make America Great Again (MAGA) menunjukkan bagaimana populisme identitas dan delegitimasi institusi dapat menggerogoti fondasi demokrasi dari dalam.

Steven Levitsky dan Lucan Way (2010) menyebut fenomena ini sebagai competitive authoritarianism: pemilu tetap berlangsung, tetapi medan persaingan dimiringkan secara sistematis. Demokrasi prosedural dipertahankan, sementara kebebasan berpikir, independensi hukum, dan perlindungan minoritas dikikis secara gradual.

Hannah Arendt (1951) telah lama mengingatkan bahwa totalitarianisme modern tidak hanya mengendalikan tindakan, tetapi juga cara manusia berpikir dan merasakan, terutama ketika manusia kehilangan dunia bersama dan kemampuan reflektifnya.

Theodor Adorno (1950) menambahkan dimensi psikologis bahwa otoritarianisme tumbuh subur dalam masyarakat yang menormalisasi kepatuhan dan memandang kebebasan sebagai beban.

Dalam konteks ketidakpastian global, yang kerap digambarkan melalui istilah VUCA (dunia cepat berubah, tidak pasti, rumit, dan ambigu), TUNA (dunia penuh gejolak/turbulensi, ketidakpastian, penuh hal baru, dan ambigu; BANI (dunia rapuh, membuat cemas, tidak linier, dan tidak dapat dipahami), serta RUPT (dunia cepat, tak terduga, penuh paradoks, dan saling terkait), figur pemimpin kuat tampil sebagai penawar kecemasan kolektif. Ketertiban ditawarkan sebagai pengganti kebebasan.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Secara formal, Indonesia tetap demokratis, dengan pemilu reguler, kebebasan pers yang relatif terjaga, dan pergantian kekuasaan yang konstitusional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul dinamika yang patut dicermati secara reflektif.

Penguatan peran negara atas nama stabilitas, kecenderungan sentralisasi kebijakan, perdebatan mengenai fungsi kritik publik, serta tantangan terhadap mekanisme checks and balances menunjukkan adanya ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Polarisasi politik berbasis identitas, kecenderungan memaknai kritik sebagai ancaman terhadap persatuan, dan penggunaan bahasa stabilitas dalam merespons perbedaan pandangan menandai pergeseran penting dalam ruang publik.

Dalam konteks ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi relasi etis antarwarga dan antara negara dengan warga berpotensi mengalami erosi.

Levinas membantu kita memahami situasi ini bukan sebagai tuduhan moral, melainkan sebagai peringatan filosofis. Bahaya terbesar bukanlah lahirnya satu rezim otoriter secara tiba-tiba, melainkan perubahan gradual dalam cara kita memahami manusia dan perbedaan.

Ketika keseragaman dianggap lebih penting daripada kebebasan dan stabilitas lebih utama daripada tanggung jawab etis, demokrasi perlahan kehilangan jiwanya.

Bagi Levinas, etika justru bermula dari perjumpaan dengan wajah Yang Lain (the other) yang menuntut tanggung jawab tanpa syarat (altruisme). Politik yang memutus relasi etis ini, betapa pun efisien dan stabil, pada akhirnya adalah politik yang tidak manusiawi.

Sebab itu, perlawanan terhadap kecenderungan otoritarian (baik global maupun domestik) tidak cukup berhenti pada reformasi institusi dan hukum. Yang lebih mendasar adalah menjaga cara kita memahami manusia sebagai subjek bebas dan bertanggung jawab.

Artikel ini ditutup dengan mengingat lagu Redemption Song karya Bob Marley: “Emancipate yourselves from mental slavery.” Pesan moralnya sederhana, tetapi mendalam.

Kemanusiaan hanya bertahan sejauh manusia berani memikul kebebasan dan tanggung jawab etis terhadap sesama, terutama mereka yang berbeda.