Papua, ERANASIONAL.COM – Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Papua dan Papua Pegunungan menuai kritik tajam dari aktivis hak asasi manusia (HAM) dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Agenda kunjungan yang diisi dengan peninjauan pasar, sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kegiatan bermain sepak bola dinilai terlalu bersifat seremonial dan tidak menyentuh persoalan mendasar di Papua.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyatakan bahwa pendekatan simbolik semacam itu tidak akan mampu menyelesaikan kompleksitas persoalan yang telah lama membelit Tanah Papua.
“Kalau Wakil Presiden datang hanya untuk tinjau pasar, sekolah, dan main bola, sebaiknya jangan ke sini. Masalah Papua sangat kompleks dan harus diselesaikan oleh negara, bukan sekadar melalui acara seremonial,” ujar Theo kepada Kompas.com, Kamis (15/1/2026).
Theo menilai kunjungan yang minim dialog substantif menunjukkan pemerintah pusat belum memiliki keseriusan dan empati dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurutnya, persoalan Papua bukan semata soal pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan ekonomi, melainkan persoalan politik yang berujung pada krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM.
Ia juga mengkritik penggunaan narasi lama yang dinilainya sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Papua saat ini.
“Slogan-slogan lama seperti ‘Bapak datang, anak senang’ sudah tidak menyentuh luka masyarakat Papua. Yang dibutuhkan adalah keadilan hukum dan politik, bukan sekadar kunjungan simbolik,” tegasnya.
Theo menekankan bahwa setiap kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden ke Papua seharusnya dimanfaatkan untuk membahas isu-isu krusial, termasuk pelanggaran HAM dan konflik berkepanjangan.
Sebagai aktivis HAM, Theo berpandangan bahwa pemerintah pusat seharusnya membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan berbagai elemen di Papua. Ia menyebut Dewan Adat Papua (DAP), fraksi politik lokal, aktivis HAM, hingga kelompok yang memiliki pandangan politik berbeda perlu dilibatkan dalam proses pencarian solusi.
“Kalau pemerintah mau mendengar, duduk bersama Dewan Adat Papua dan fraksi politik lokal, maka akan lahir kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menyelesaikan persoalan Papua,” ujarnya.
Theo juga menyinggung batalnya kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Yahukimo dengan alasan keamanan. Menurutnya, hal itu justru menjadi bukti bahwa persoalan Papua tidak bisa dianggap sepele.
“Batalnya kunjungan ke Yahukimo menunjukkan ada masalah serius yang tidak bisa diselesaikan dengan acara seremonial. Harus ada dialog dengan pihak-pihak yang selama ini berbeda pandangan, bahkan dengan tokoh OPM sekalipun,” katanya.
Kritik senada juga disampaikan tokoh Papua sekaligus mantan anggota DPR RI, Paskalis Kossay. Ia menilai kunjungan Wakil Presiden ke Papua terkesan seperti agenda rutin tanpa terobosan kebijakan yang nyata.
“Kunjungan Wakil Presiden ke Papua terlihat seperti rekreasi akhir pekan karena tidak ada gebrakan kebijakan. Padahal, persoalan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di Papua terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Paskalis.
Menurutnya, kunjungan pejabat negara tanpa agenda strategis yang jelas hanya akan memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan Papua.
“Datang ke Papua hanya bertemu Forkopimda, birokrasi, lalu blusukan ke tempat tertentu tanpa dampak nyata tidak akan menyelesaikan apa-apa,” katanya.
Paskalis juga menyoroti keberadaan dua lembaga bentukan pemerintah pusat, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, kedua lembaga tersebut belum menunjukkan konsep dan strategi yang jelas.
“Lembaga-lembaga ini tidak memiliki arah kebijakan yang kuat. Tidak pernah membuka dialog dengan tokoh dan pemangku kepentingan di Papua untuk merumuskan pola penyelesaian masalah,” ujarnya.
Ia menyayangkan sikap para pejabat negara yang dinilai mengabaikan eskalasi persoalan Papua, yang menurutnya berpotensi menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa.
“Kalau ini terus dibiarkan, masalah Papua bisa berkembang menjadi krisis nasional yang mengancam keutuhan bangsa,” pungkas Paskalis.
Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Biak Numfor dan Wamena pada 13–14 Januari 2026. Di Biak Numfor, Gibran meninjau Sekolah Rakyat serta melakukan blusukan ke Pasar Ikan Fandoi.
Sementara di Wamena, Wapres sempat bermain sepak bola bersama anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) di Stadion Pendidikan Wamena, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMAN 1 Wamena, mengunjungi pasar tradisional, serta bertemu para pegiat kopi lokal.
