Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu perlu dikaji ulang secara empiris.
Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan dan masukan anggota Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat.
Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan setiap kebijakan kepemiluan semestinya didasarkan pada pengukuran dampak, konsekuensi, dan risiko, bukan hanya pada asumsi normatif.
“Kalau dia tidak bisa diukur dampak dan risikonya, kita akan memilih satu sistem atau perubahan-perubahan yang mungkin risiko-risikonya itu di masa depan kita nggak bisa kontrol,” kata Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Menurutnya, politik selalu mengandung pilihan dan konsekuensi yang saling dipertukarkan (trade-off), baik antara stabilitas dan fragmentasi maupun antara governability dan representasi.
Namun, pendekatan tersebut dinilai belum tercermin dalam sejumlah pertimbangan MK.
“Tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi, dengan segala hormat, pada Mahkamah Konstitusi itu melihat politik sebagai sesuatu yang nggak trade-off. Padahal politik itu dia akan trade-off, selalu akan ada trade-off,” ujarnya.
Arya mengungkapkan pihaknya menelaah berulang kali putusan MK terkait pemisahan Pemilu nasional dan lokal untuk mencari dasar empiris atas argumen yang digunakan.
“Saya membaca dengan segala hormat, putusan Mahkamah Konstitusi, berulang-ulang kali dan mencari bukti empiris apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu memang bisa dibuktikan argumen-argumen atau dalil hukumnya secara empiris atau tidak,” katanya.
Ia menyebut dalil soal insentif dan disinsentif bagi partai politik akibat pemisahan Pemilu belum terbukti.
“Menurut saya nggak, belum terbukti sejauh ini. Karena kita menganut sistem koalisi yang sangat cair, kemudian ada teritorial basis partai di masing-masing daerah,” ujar Arya.
Dalil lain mengenai kesulitan pemilih membedakan pilihan dalam Pemilu serentak juga dinilai tidak sejalan dengan data Pemilu 2024.
“Soal pemilih kesulitan untuk menentukan capres atau pileg atau pilpres secara empiris juga nggak terbukti, karena di hasil pemilu 2024 itu terjadi deviasi suara partai yang cukup tinggi,” kata Arya.
“Di pemilu 2009, suara tidak sah itu 14%, pemilu 2024 suara tidak sah 10% turun angkanya,” lanjutnya.
Sebaliknya, pemisahan Pemilu justru berisiko menurunkan partisipasi pemilih.
“Di banyak negara-negara yang melakukan pemisahan itu turn out-nya, voter turn out-nya itu rendah di pemilu daerahnya karena orang sudah bosan,” katanya.
Ambang Batas dan Pencalonan Dinilai Perlu Pertimbangan PolitikTerkait ambang batas parlemen, Arya menegaskan penentuannya merupakan keputusan politik yang perlu mempertimbangkan keseimbangan antara representasi dan stabilitas pemerintahan.
“DPR punya supremasi untuk menentukan berapa ambang batas yang akan dilakukan. Karena di semua negara-negara yang menganut ambang batas itu penghitungan ambang batas itu adalah penghitungan politik,” ujarnya.
Arya mengingatkan ambang batas yang terlalu rendah berpotensi memicu fragmentasi dan kebuntuan legislasi. Ia mengusulkan penyesuaian dilakukan secara bertahap.
“Menurut saya 3,5% dan dilakukan dalam dua siklus pemilu. Dia 3,5% dulu, pemilu berikutnya baru 3%,” ujarnya.
Arya menilai kompleksitas desain Pemilu akan semakin meningkat apabila MK terlalu jauh masuk ke wilayah teknis kebijakan.
“Menurut saya, ke depan MK harus memutuskan sesuatu yang pokok saja. Jadi hal-hal yang bersifat teknikal cabang-cabang itu diatur oleh DPR sebagai pembuat kebijakan,” kata Arya.
