REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, Rabu (21/1/2026) mengatakan, bahwa pemerintahnya tidak akan ikut serta dalam Dewan Perdamaian Gaza dengan susunan format saat ini. Polandia juga menilai perlu ada kejelasan status Dewan Perdamaian Gaza.
“Kami belum memberikan tanggapan resmi atas undangan tersebut, namun kini bersama negara-negara Eropa lainnya kami akan membahasnya. Berdasarkan naskah yang ada saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya,” ujar Kristersson kepada wartawan.
- Laporan: Sebagian Besar Negara Uni Eropa Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Buatan Trump
- Donald Trump Buka Opsi Dewan Perdamaian Gaza Bakal Gantikan PBB
- Ditawari Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Rusia Syaratkan Palestina Merdeka
Sementara itu, Polandia menilai perlu adanya kejelasan mengenai status Dewan Perdamaian Gaza sebelum memutuskan untuk bergabung. Hal tersebut disampaikan juru bicara parlemen Polandia, Wlodzimierz Czarzasty.
“Tidak perlu tergesa-gesa dalam urusan seperti ini. Pertama-tama, saya ingin mengetahui status Dewan Perdamaian tersebut. Sebab, sejauh yang saya lihat, ini masih menjadi persoalan yang patut dicermati,” kata Czarzasty.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menambahkan, hingga kini belum sepenuhnya jelas apakah Dewan Perdamaian Gaza akan berbentuk organisasi internasional atau hadir dalam format lain.
“Ketika status dewan ini sudah jelas, barulah dapat ditentukan apakah partisipasi negara kami perlu diwakili secara resmi atau dalam bentuk lain,” ujarnya.
Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump juga mengundang para pemimpin sejumlah negara, termasuk Rusia dan Belarus, untuk bergabung dalam dewan tersebut. Pada pertengahan November, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam penyelesaian situasi di Gaza.
Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China abstain. Rencana AS untuk Gaza mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut, pendirian dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
