Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penanganan banjir dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pengendali, termasuk pompa air, normalisasi sungai, serta mitigasi cuaca ekstrem. Pemprov memastikan anggaran penanganan banjir tidak terdampak pengurangan dalam APBD 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh program yang berkaitan dengan pengendalian banjir tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran.
“Tidak ada pengurangan. Hal-hal yang berkaitan dengan penanganan cuaca buruk, normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Krukut, serta pembelian pompa-pompa baru, saya tegaskan tidak ada pengurangan,”kata Pramono dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia menekankan, kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi hal utama yang harus dipastikan berjalan optimal, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang saat ini melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI bahkan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama satu bulan penuh. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang umumnya hanya menyiapkan OMC selama satu hingga tiga hari.
Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi terhadap prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama.
“Kami tidak ingin lengah, karena kondisi cuaca saat ini sangat ekstrem. Hampir seluruh wilayah Pantai Utara Jawa juga masih mengalami banjir,”tambahnya.
Meski demikian, Pramono menyebut genangan yang terjadi di Jakarta relatif lebih cepat surut dibandingkan sejumlah daerah lain. Hal ini didukung oleh kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang telah beroperasi secara maksimal.
“Fasilitas pompa yang kita miliki cukup untuk mempercepat surutnya air. Namun memang jika curah hujan mencapai di atas 250 milimeter, genangan hampir pasti terjadi di berbagai wilayah,” jelasnya.
Terkait dampak kemacetan yang kerap terjadi saat hujan deras, Pramono membuka kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) apabila intensitas hujan kembali tinggi, terutama pada hari kerja.
Kebijakan tersebut, kata dia, akan diprioritaskan bagi para siswa guna mengurangi mobilitas dan risiko di jalan.
“Jika ada indikasi curah hujan tinggi di hari biasa, saya akan memutuskan untuk menerapkan Work From Home, terutama bagi anak-anak didik kita,” pungkas Pramono.
Editor: Redaksi TVRINews
