Kemendagri Dorong ASN Bangun Kebijakan Cerdas Berbasis Teknologi Digital

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun kebijakan yang cerdas. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.

Hal ini disampaikan Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan ASN Belajar Seri 2 bertema, From Smart Thinking to Smart Policy: Berpikir Bijak untuk Keputusan Berdampak, Kamis, 22 Januari 2026. Dia menegaskan di tengah kondisi banjir data dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keberadaan SDM yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Menurut dia, teknologi hanya alat, sementara manusia tetap menjadi faktor penentu dalam mengelola data, menganalisis permasalahan, serta menyusun rekomendasi kebijakan.

“Kita bukan hanya bersaing sesama ASN, tetapi juga bersaing dengan kecepatan teknologi. Karena itu, SDM yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang analisis dan rekomendasi kebijakan menjadi sangat penting,” ujar Yusharto, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Dia menambahkan penguatan kompetensi ASN terus didorong melalui berbagai forum pembelajaran. Salh satunya melalui program ASN Belajar.

Yusharto menekankan pentingnya budaya speak out, di mana ASN didorong untuk berani menyampaikan gagasan secara tertulis maupun dalam forum diskusi. Sehingga, berbagai persoalan aktual dapat dianalisis secara tepat.

Yusharto juga menyoroti pentingnya desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, organisasi pemerintah perlu lebih lincah dan adaptif, terutama dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Pemerintahan yang baik tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Pemerintah fokus menghasilkan kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial, sementara implementasinya dapat melibatkan mitra, termasuk sektor swasta,” jelas dia.

Ilustrasi ASN. Foto: Medcom.id.

Yusharto juga menekankan peran sistem informasi yang andal dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi dan mutakhir, proses kebijakan diharapkan lebih efektif, efisien, dan langsung berdampak hingga tahap implementasi.

Menurut dia, hal ini perlu didukung dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel sebagai bagian dari upaya menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Dia berharap Jawa Timur dan pemerintah daerah lainnya terus berbenah dalam menciptakan SDM unggul, organisasi yang adaptif, serta tata kelola berbasis digital guna mewujudkan kebijakan publik yang cerdas dan berdampak bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan Jawa Timur, berikut pemerintah daerah akan terus berbenah untuk terus menghasilkan SDM yang berkompetensi tinggi," ujar dia.