Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkap bahwa cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kian mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, sebanyak 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Selain itu, sebanyak 63% nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara akibat tingginya risiko keselamatan di laut.
Kondisi tersebut tercermin dari hasil pendataan dampak cuaca ekstrem terhadap nelayan kecil yang dilakukan melalui survei kampung nelayan basis KNTI di 41 kabupaten/kota pada 14 provinsi, yang dilaksanakan oleh DPP KNTI pada 23–24 Januari 2026.
Menurutnya, cuaca ekstrem tak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga memicu kerusakan infrastruktur pesisir serta menekan produksi perikanan tangkap. Kondisi tersebut kian memperberat tekanan ekonomi nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut untuk menopang kebutuhan hidup harian.
Dani menilai, situasi ini menuntut peran negara yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan. Menurutnya, nelayan tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara menjaga keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujar Dani, dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Baca Juga
- BMKG Minta Nelayan Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Hingga 4 Meter
- Waspada Gelombang Setinggi 2,5 Meter, BMKG Imbau Nelayan Jatim Tidak Melaut Sementara Waktu
- KKP Bidik 64 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Januari 2026
Menurut Dani, penyampaian informasi prakiraan cuaca saja tidak cukup untuk melindungi nelayan kecil. Diperlukan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret agar nelayan tidak terdorong untuk melaut dalam kondisi berbahaya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem turut berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak terendam banjir, sementara petambak garam di Lombok Timur dan Jepara menghadapi penurunan produksi dan pendapatan.
Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai wilayah. Di Maluku Utara, misalnya, nelayan tuna di wilayah tersebut sudah hampir dua bulan tidak dapat melaut secara normal akibat angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi.
"Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujar Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli menambahkan.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Tengah dan Halmahera Selatan. Bahkan, cuaca ekstrem juga memicu insiden keselamatan.
Di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Ketua KNTI setempat Abdul Razak mengungkapkan seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat tetap memaksakan diri melaut di tengah cuaca buruk.
“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan, padahal risikonya sangat besar,” ujarnya.
KNTI pun mendorong respons terpadu pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pesisir.
Penurunan produksi perikanan dan garam berpotensi mengganggu rantai pasok pangan nasional serta menghambat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.
