HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sejumlah delegasi DPRD dari Tana Luwu berkunjung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Mereka mendapat undangan dan mediasi dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluru Indonesia (Adkasi). Mereka bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
“Terima kasih aspirasinya dari Luwu Raya,” ujar Bima Arya yang diapit sejumlah pejabat dari Tana Luwu, julukan untuk empat daerah di utara Sulsel: Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Palopo.
“Kami menerima (aspirasi ini) dan ini masukan bagi kemungkinan pencabutan moratorium daerah otonom baru,” sambung Bima Arya.
Gerakan menuntut pembentukan Kabupaten Walmas dan Provinsi Luwu Raya diinisiasi banyak kalangan, termasuk pelajar. Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL Raya) ikut dalam aksi ini.
“Isu kami tentang pembentukan Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu,” kata Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi.
Dia mengakui sudah tiga hari melakukan aksi perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu. Mereka rela demo dengan menutup jalan karena selama ini Tana Luwu hanya jadi sapi perah saja.
Pembangunan sangat timpang. Ketimpangan pembangunan di Luwu sangat nyata. Makanya, daerah ini tidak pernah maju. Meski sumber daya alam (SDA) sangat besar. Tambang nikel dunia bahkan ada di Sorowako, Luwu Timur.
Di samping memekarkan Provinsi Tana Luwu, tentu harus memekarkan Luwu Tengah terlebih dahulu sebagai syarat utama pembentukan Provinsi Tana Luwu.
Dia mengakui, penutupan jalan nasional tentu memang berdampak bagi masyarakat. Namun, apa yang dirasakan bersama dan berdampak ini tentu akan membuat masyarakat teriak kepada pemerintah pusat. Kemudian akan didengarkan pemerintah pusat.
Ketua PB IPMIL Raya, Abdul Hafid mengatakan aksi saat ini menjadi momentum peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu.
“Secara simbolis Perlawanan Rakyat Luwu diikuti aksi perjuangan pembentukan provinsi Tana Luwu,” kata Hafid yang berada paksi alsi demo di Desa Mamara, Kecamatan Walenrang Utara.
Momen Jumat, 23 Januari 2026, dianggap sangat penting dengan adanya aksi pembentukan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu. Aksi ini sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk turun jalan dengan penebang pohon.
Janji otonomi baru dalam bentuk daerah istimewa telah lama disampaikan pemerintah pusat lewat Presiden pertama RI, Soekarno. Namun, janji ini belum pernah dipenuhi.
Padahal, Tana Luwu ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Tana Luwu juga punya sumber daya alam, hasil laut, pertanian, perkebunan, dan tidak kalah pentingnya punya potensi hasil tambang.
Kemarahan warga Tana Luwu karena adanya pernyataan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang viral di media sosial yang meminta warga Luwu untuk keluar dari Indonesia.
Terkait aksi demo yang akan digelar di Jakarta, Hafid mengaku sudah mempersiapkan. Ada banyak lembaga dari Tana Luwu yang menangani aksi di Jakarta. (shd/zuk)
