Insentif Guru Honorer Naik Cepek Ceng, Bandingkan dengan Uang KIP Kuliah

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026, dari sebelumnya Rp300.000. Ada kenaikan Rp100.000 alias cepek ceng.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan kenaikan insentif guru honorer tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian awal pemerintah, meskipun nominalnya masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah tingginya biaya hidup saat ini.

BACA JUGA: Yang Pasti, Seluruh Guru Honorer Sudah jadi PPPK dan Paruh Waktu

“Bahkan, biaya hidup di Dapil saya saja sesuai informasi dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sebesar Rp800.000 per bulan, jauh di atas, jauh di atas insentif yang diterima guru yang sering kali sudah menanggung beban keluarga,” kata wakil rakyat dari Jawa Tengah IX, yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, Senin (26/1).

Dia mengungkapkan bahwa dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2024, pemerintah sempat menyampaikan rencana kenaikan insentif hingga Rp500.000 per bulan.

BACA JUGA: Gaji Guru Honorer Mendapat Sorotan, Prof Nunuk Ungkap Data, Lengkap!

Namun, realisasi pada 2026 ditetapkan sebesar Rp400.000, yang menurutnya kemungkinan dipengaruhi oleh pergeseran prioritas anggaran negara.

Fikri juga merespons pandangan masyarakat yang menilai kenaikan insentif guru honorer tersebut relatif kecil.

BACA JUGA: Honorer Tersisa Urusan Pemda, Kalau Pengin jadi ASN Ikut Seleksi Saja

Menurut dia, tantangan utama dalam peningkatan kesejahteraan guru tidak dapat disamakan dengan mekanisme pengupahan di sektor korporasi.

Dia menjelaskan perusahaan dapat menetapkan upah berdasarkan keuntungan usaha, sementara negara harus merumuskan kebijakan pengupahan guru di tengah keterbatasan anggaran serta kompleksitas status kepegawaian, mulai dari ASN PNS, PPPK, hingga honorer.

Dia menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong pemerintah mencari formulasi yang adil agar tidak terjadi diskriminasi terhadap guru sebagai profesi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Fikri mengakui bahwa tekanan ekonomi dapat berdampak pada kualitas pengajaran ketika guru harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagai upaya jangka panjang, DPR RI saat ini tengah memformulasikan kodifikasi tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi, menjadi satu payung hukum guna memperkuat perlindungan dan kesejahteraan guru.

“Perjuangan menaikkan angka insentif ini tidak boleh berhenti di Rp400.000 agar martabat para pendidik sebagai ujung tombak masa depan bangsa dapat terangkat secara nyata,” kata dia. (antara/jpnn)