Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana mengacu pada praktik bursa global, termasuk India, dalam menyusun klasifikasi keterbukaan kepemilikan saham guna meningkatkan transparansi pasar, seperti yang diminta Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, Irvan Susandy, mengatakan BEI tengah mempelajari best practice dari sejumlah bursa lain agar kebijakan yang disusun selaras dengan standar global dan tetap sesuai dengan regulasi di Indonesia.
"Terus terang kita juga melihat ke beberapa bursa lain lah untuk bikin klasifikasi itu, ya, biar juga apa yang kita buat ini best practice. Jadi jangan entar kita bikin juga tidak memuaskan sana, tidak best practice juga, kan, akhirnya susah juga kita semuanya lagi, kan," ungkap Irvan kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (28/1).
Irvan menjelaskan, BEI juga mengambil pelajaran dari pengalaman berdiskusi dengan penyedia indeks lain seperti FTSE untuk memahami bagaimana bursa di negara lain menerapkan keterbukaan informasi kepemilikan saham.
"Nah, kita juga belajar dari beberapa bursa lain bagaimana hasil diskusi kita dengan FTSE," ucap dia.
Salah satu contoh yang menjadi rujukan adalah bursa India, yang dinilai memiliki sistem penggolongan kepemilikan saham yang relatif jelas dan transparan.
"Nah, dari situ seperti apa, sih? Contohnya misalnya, as a sample misalnya India. India melakukan keterbukaan informasi pemegang sahamnya seperti apa? Mereka menggolongkannya seperti apa? Nah, itu mungkin salah satu benchmark yang kita lakukan. Agar best practice," jelas Irvan.
Meski mengacu pada praktik internasional, Irvan menegaskan penerapan klasifikasi di RI tetap disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di dalam negeri.
Ia melanjutkan, pengelompokan kepemilikan saham juga bakal dilakukan secara terstruktur dan tidak sembarangan, dengan mempertimbangkan jenis investor sebagaimana diterapkan di bursa lain.
"Jadi penggolongannya juga misalnya kita lagi corporate menjadi berapa bagi jenis investor gitu, ya. Itu juga nggak asal-asal gitu, ya, nggak asal sesuai kita ini. Tapi sesuai dengan misalnya bursa lain sudah ada nih yang melakukan keterbukaan tadi," sambungnya.
Menurut Irvan, di sejumlah bursa global kepemilikan saham telah diklasifikasikan secara rinci, seperti dana kekayaan negara (sovereign wealth fund), private equity, hingga asset management.
"Misalnya dia sudah bagi SWF lah, private equity lah, asset management dan segalanya. Nah itu yang kita coba, kita coba rapiin lagi nih di situnya. Tapi tetap ada benchmarknya bursa-bursa lain yang jauh lebih besar dari kita," lanjut Irvan.
Selain klasifikasi, Irvan juga menekankan pentingnya keterbukaan data yang bisa diakses publik dan dipakai oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyedia indeks.
"Keterbukaan yang menurut index provider ini cukup memadai. Jadi kita juga nggak bikin klasifikasi yang mau-mau kita gitu, ya, 'Ah ini gue golongin ini aja deh', enggak. Tetap mengacu kepada bursa lain yang lebih baik dari kita," cakap ia.
Irvan bilang, data kepemilikan saham yang akan digunakan merupakan data publik, bukan data khusus yang hanya diberikan kepada pihak tertentu.
"Dan kita akan memberikan link ke mereka di mana kita publish datanya, jadi data ini data publik nantinya. Jadi bukan data yang spesial kita siapin buat MSCI atau buat siapa pun tapi ini data publik yang coba kita perbaiki," terang Irvan.
