Jakarta (ANTARA) - Rentetan banjir dan longsor yang melanda Indonesia sejak akhir 2025 dan cuaca ekstrem yang terus berlanjut hingga Januari 2026, merupakan peringatan bahwa tantangan lingkungan semakin kompleks dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam konteks ini, praktik keberlanjutan dunia usaha perlu dievaluasi secara lebih serius. Keberlanjutan yang dijalankan secara simbolik berpotensi memperbesar risiko lingkungan, sementara dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat dengan hilangnya nyawa, mata pencaharian, dan tempat tinggal.
Jika semua peringatan itu tidak cukup, perangkat keuangan dan hukum juga telah bergerak mendorong perubahan ke praktik keberlanjutan yang lebih mengakar. Pada Juli 2025, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meratifikasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) nasional yang baru, menyelaraskan persyaratan keberlanjutan lokal dengan standar global dari International Sustainability Standards Board (ISSB). Peraturan ini akan efektif pada 2027 (Rahman et al., 2025).
Gerak signifikan ini akan mendorong praktik keberlanjutan korporasi, baik di ranah lingkungan maupun sosial, untuk melampaui sekadar kepatuhan atau inisiatif simbolis. Keberlanjutan akan menjadi kewajiban legal dan finansial yang mengharuskan pengambilan keputusan berorientasi pada keberlanjutan di ruang direksi.
Dorongan juga datang dari standar para pembeli, terutama di luar negeri. Eksportir Indonesia yang ingin bertransaksi di pasar Eropa dan Amerika Utara harus mematuhi regulasi, seperti Corporate Sustainability Reporting Directive di Uni Eropa dan undang-undang "due-diligence" rantai suplai. Para pembeli global semakin kukuh meminta bukti untuk pengadaan yang etis.
Pada tingkat konsumen pun, masyarakat sudah mau mendukung keberlanjutan dengan uang mereka sendiri. Sebuah survei regional menemukan bahwa orang Indonesia mau membayar hingga 13.1 persen lebih mahal untuk produk yang berkelanjutan. Angka ini ada di antara yang tertinggi di Asia-Pasifik (Cheng & Mani, 2024).
Alasan bahwa praktik keberlanjutan yang mengakar adalah sesuatu yang mahal dan hanya bisa diterapkan oleh perusahaan kaya raya juga sudah tidak lagi berlaku. Faktanya, dari 32 perusahaan Indonesia yang tersertifikasi B Corp --yaitu perusahaan yang terverifikasi oleh badan independen B Lab karena telah mencapai standar kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi-- kebanyakan adalah bisnis kecil dan menengah (B Corp, 2025).
Fakta ini membuktikan bahwa keberlanjutan yang mengakar tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan komitmen, konsistensi, dan transparansi.
Perjalanan para usaha kecil dan menengah menerapkan keberlanjutan yang mengakar, penting untuk Indonesia karena mereka mempekerjakan 97 persen tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi hingga 61.9 persen pada produk domestik bruto (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).
Perusahaan kopi yang membayar petani dengan harga pantas (seperti Adena Pangan Nusantara) atau start up fesyen yang menerapkan prinsip bisnis sirkular (seperti Sejauh Mata Memandang) memberi teladan bagi korporasi lain dan meningkatkan ekspektasi konsumen tentang apa yang layak disebut "berkelanjutan".
Baca juga: Urgensi visi ekonomi berkelanjutan para calon pemimpin negeri
Baca juga: ANTARA gelar ABF untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
Mulai 2026, transparansi praktik keberlanjutan dan kepatuhan terhadap SPK akan menjadi kewajiban dasar bagi seluruh korporasi.
Langkah selanjutnya adalah mengorientasikan keputusan bisnis pada keberlanjutan yang menciptakan nilai ke semua arah. Bukan hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi pekerja, komunitas, dan lingkungan. Inilah yang membedakan praktik keberlanjutan yang masih dangkal dari yang benar-benar mengakar.
Adopsi praktik keberlanjutan yang lebih mengakar perlu diakui ada tantangannya. Keberlanjutan adalah bidang yang luas, penuh dengan istilah teknis dan seringkali membingungkan.
Oleh karena itu, setiap korporasi perlu menggunakan kerangka kerja yang telah diakui secara global sebagai penunjuk arah. Kerangka kerja tersebut harus menunjukkan ekspektasi minimum dari beragam standar global pada berbagai topik, mulai dari iklim, keadilan kerja, inklusi, dan pengelolaan beretika, agar korporasi yang bersangkutan tahu arah dan langkah apa saja yang perlu dijalani untuk meningkatkan praktik keberlanjutannya.
Kerangka kerja yang demikian dapat digunakan untuk menjaga korporasi dari praktik greenwashing dan menyesuaikan operasional dengan ekspektasi investor juga pembeli.
Dalam sebuah laporan, perusahaan yang menerapkan kerangka kerja keberlanjutan berstandar global memiliki keterlibatan karyawan yang lebih baik, hubungan dengan komunitas sekitar yang lebih positif, dan konsumen yang semakin setia. Semua mengarah kepada insentif bisnis yang konkrit dari praktik keberlanjutan yang lebih mengakar.
Salah satu kerangka kerja yang dapat diakses secara bebas dan gratis adalah standar penilaian B Corp. Perusahaan yang ingin mulai mempelajari dan menyesuaikan operasionalnya tidak perlu mengeluarkan uang, melainkan hanya memerlukan komitmen, waktu, dan tenaga.
Kami sendiri di Vero telah menerapkan kerangka kerja ini selama beberapa waktu, dan telah menjadi sebuah proses pembelajaran yang terus memandu bagaimana kami mengambil keputusan bisnis yang beroirentasikan keberlanjutan.
Adopsi kerangka kerja keberlanjutan ini telah mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih baik, hubungan dengan klien yang lebih kuat, serta budaya kerja yang ditenagai oleh nilai bersama. Menimbang semua fakta ini, kami berpandangan kalau setiap badan usaha di Indonesia dapat mengambil langkah serupa, sekarang, tanpa perlu menunda-nunda.
Meskipun demikian, hingga kini, masih terlalu banyak perusahaan di Indonesia yang memandang keberlanjutan sebagai kewajiban administratif atau tugas satu unit khusus, bukan prinsip strategis yang tertanam dalam setiap pengambilan keputusan.
Baca juga: Teknologi, etika, dan masa depan industri fashion Indonesia
Menjelang tenggat kepatuhan SPK 2027, pola pikir yang demikian akan membawa risiko besar. Hal ini karena investor akan memasukkan kinerja dan bukti dampak riil keberlanjutan perusahaan ke dalam penilaian mereka, konsumen akan berpihak pada korporasi yang praktiknya berkelanjutan secara otentik, dan regulator akan menuntut bukti, bukan lagi janji atau komitmen. Perusahaan yang menunda akan tertinggal dari kompetitor yang sudah mengakarkan keberlanjutan di inti bisnis mereka.
Korporasi di Indonesia perlu melihat ke dalam. Mereka perlu memahami sepenuhnya dampak lingkungan dan sosial mereka, mengumpulkan data secara saintifik, dan menanamkan akuntabilitas keberlanjutan pada tata kelola.
Mereka juga perlu jujur tentang keberhasilan dan kegagalan pada perjalanan keberlanjutan ini, serta berkolaborasi lintas sektor, mulai dari pihak yang terlibat di rantai pasokan, hingga asosiasi industri. Hanya dengan cara ini korporasi bisa berbagi pengetahuan, membangun kemampuan, dan mempercepat transformasi menuju praktik yang benar-benar berkelanjutan.
Langkah pertama menuju keberlanjutan yang mengakar harus diambil sekarang. Jika Indonesia ingin tetap kompetitif, menarik investasi, dan melindungi warganya dari risiko lingkungan yang semakin meningkat, maka praktik keberlanjutan yang dangkal tidak lagi dapat diterima.
Baca juga: Tommy Tjiptadjaja berlabuh pada gerakan bisnis berkelanjutan
*) Fuad Arrasyid, MA adalah praktisi komunikasi dan account director di sebuah perusahaan. Mendampingi berbagai organisasi dalam merancang dan menjalankan strategi komunikasi, termasuk penguatan merek, pengelolaan isu, serta kesiapsiagaan krisis. Meraih gelar mster dari Technische Universität Ilmenau, Jerman
*) Yudhi Pradhana adalah praktisi sustainability dan ESG dengan pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang penilaian dampak lingkungan-sosial (EHSIA), CSR/CSV, serta pendampingan strategi keberlanjutan perusahaan
Dalam konteks ini, praktik keberlanjutan dunia usaha perlu dievaluasi secara lebih serius. Keberlanjutan yang dijalankan secara simbolik berpotensi memperbesar risiko lingkungan, sementara dampaknya justru dirasakan oleh masyarakat dengan hilangnya nyawa, mata pencaharian, dan tempat tinggal.
Jika semua peringatan itu tidak cukup, perangkat keuangan dan hukum juga telah bergerak mendorong perubahan ke praktik keberlanjutan yang lebih mengakar. Pada Juli 2025, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meratifikasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) nasional yang baru, menyelaraskan persyaratan keberlanjutan lokal dengan standar global dari International Sustainability Standards Board (ISSB). Peraturan ini akan efektif pada 2027 (Rahman et al., 2025).
Gerak signifikan ini akan mendorong praktik keberlanjutan korporasi, baik di ranah lingkungan maupun sosial, untuk melampaui sekadar kepatuhan atau inisiatif simbolis. Keberlanjutan akan menjadi kewajiban legal dan finansial yang mengharuskan pengambilan keputusan berorientasi pada keberlanjutan di ruang direksi.
Dorongan juga datang dari standar para pembeli, terutama di luar negeri. Eksportir Indonesia yang ingin bertransaksi di pasar Eropa dan Amerika Utara harus mematuhi regulasi, seperti Corporate Sustainability Reporting Directive di Uni Eropa dan undang-undang "due-diligence" rantai suplai. Para pembeli global semakin kukuh meminta bukti untuk pengadaan yang etis.
Pada tingkat konsumen pun, masyarakat sudah mau mendukung keberlanjutan dengan uang mereka sendiri. Sebuah survei regional menemukan bahwa orang Indonesia mau membayar hingga 13.1 persen lebih mahal untuk produk yang berkelanjutan. Angka ini ada di antara yang tertinggi di Asia-Pasifik (Cheng & Mani, 2024).
Alasan bahwa praktik keberlanjutan yang mengakar adalah sesuatu yang mahal dan hanya bisa diterapkan oleh perusahaan kaya raya juga sudah tidak lagi berlaku. Faktanya, dari 32 perusahaan Indonesia yang tersertifikasi B Corp --yaitu perusahaan yang terverifikasi oleh badan independen B Lab karena telah mencapai standar kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi-- kebanyakan adalah bisnis kecil dan menengah (B Corp, 2025).
Fakta ini membuktikan bahwa keberlanjutan yang mengakar tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan komitmen, konsistensi, dan transparansi.
Perjalanan para usaha kecil dan menengah menerapkan keberlanjutan yang mengakar, penting untuk Indonesia karena mereka mempekerjakan 97 persen tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi hingga 61.9 persen pada produk domestik bruto (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).
Perusahaan kopi yang membayar petani dengan harga pantas (seperti Adena Pangan Nusantara) atau start up fesyen yang menerapkan prinsip bisnis sirkular (seperti Sejauh Mata Memandang) memberi teladan bagi korporasi lain dan meningkatkan ekspektasi konsumen tentang apa yang layak disebut "berkelanjutan".
Baca juga: Urgensi visi ekonomi berkelanjutan para calon pemimpin negeri
Baca juga: ANTARA gelar ABF untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
Mulai 2026, transparansi praktik keberlanjutan dan kepatuhan terhadap SPK akan menjadi kewajiban dasar bagi seluruh korporasi.
Langkah selanjutnya adalah mengorientasikan keputusan bisnis pada keberlanjutan yang menciptakan nilai ke semua arah. Bukan hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi pekerja, komunitas, dan lingkungan. Inilah yang membedakan praktik keberlanjutan yang masih dangkal dari yang benar-benar mengakar.
Adopsi praktik keberlanjutan yang lebih mengakar perlu diakui ada tantangannya. Keberlanjutan adalah bidang yang luas, penuh dengan istilah teknis dan seringkali membingungkan.
Oleh karena itu, setiap korporasi perlu menggunakan kerangka kerja yang telah diakui secara global sebagai penunjuk arah. Kerangka kerja tersebut harus menunjukkan ekspektasi minimum dari beragam standar global pada berbagai topik, mulai dari iklim, keadilan kerja, inklusi, dan pengelolaan beretika, agar korporasi yang bersangkutan tahu arah dan langkah apa saja yang perlu dijalani untuk meningkatkan praktik keberlanjutannya.
Kerangka kerja yang demikian dapat digunakan untuk menjaga korporasi dari praktik greenwashing dan menyesuaikan operasional dengan ekspektasi investor juga pembeli.
Dalam sebuah laporan, perusahaan yang menerapkan kerangka kerja keberlanjutan berstandar global memiliki keterlibatan karyawan yang lebih baik, hubungan dengan komunitas sekitar yang lebih positif, dan konsumen yang semakin setia. Semua mengarah kepada insentif bisnis yang konkrit dari praktik keberlanjutan yang lebih mengakar.
Salah satu kerangka kerja yang dapat diakses secara bebas dan gratis adalah standar penilaian B Corp. Perusahaan yang ingin mulai mempelajari dan menyesuaikan operasionalnya tidak perlu mengeluarkan uang, melainkan hanya memerlukan komitmen, waktu, dan tenaga.
Kami sendiri di Vero telah menerapkan kerangka kerja ini selama beberapa waktu, dan telah menjadi sebuah proses pembelajaran yang terus memandu bagaimana kami mengambil keputusan bisnis yang beroirentasikan keberlanjutan.
Adopsi kerangka kerja keberlanjutan ini telah mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih baik, hubungan dengan klien yang lebih kuat, serta budaya kerja yang ditenagai oleh nilai bersama. Menimbang semua fakta ini, kami berpandangan kalau setiap badan usaha di Indonesia dapat mengambil langkah serupa, sekarang, tanpa perlu menunda-nunda.
Meskipun demikian, hingga kini, masih terlalu banyak perusahaan di Indonesia yang memandang keberlanjutan sebagai kewajiban administratif atau tugas satu unit khusus, bukan prinsip strategis yang tertanam dalam setiap pengambilan keputusan.
Baca juga: Teknologi, etika, dan masa depan industri fashion Indonesia
Menjelang tenggat kepatuhan SPK 2027, pola pikir yang demikian akan membawa risiko besar. Hal ini karena investor akan memasukkan kinerja dan bukti dampak riil keberlanjutan perusahaan ke dalam penilaian mereka, konsumen akan berpihak pada korporasi yang praktiknya berkelanjutan secara otentik, dan regulator akan menuntut bukti, bukan lagi janji atau komitmen. Perusahaan yang menunda akan tertinggal dari kompetitor yang sudah mengakarkan keberlanjutan di inti bisnis mereka.
Korporasi di Indonesia perlu melihat ke dalam. Mereka perlu memahami sepenuhnya dampak lingkungan dan sosial mereka, mengumpulkan data secara saintifik, dan menanamkan akuntabilitas keberlanjutan pada tata kelola.
Mereka juga perlu jujur tentang keberhasilan dan kegagalan pada perjalanan keberlanjutan ini, serta berkolaborasi lintas sektor, mulai dari pihak yang terlibat di rantai pasokan, hingga asosiasi industri. Hanya dengan cara ini korporasi bisa berbagi pengetahuan, membangun kemampuan, dan mempercepat transformasi menuju praktik yang benar-benar berkelanjutan.
Langkah pertama menuju keberlanjutan yang mengakar harus diambil sekarang. Jika Indonesia ingin tetap kompetitif, menarik investasi, dan melindungi warganya dari risiko lingkungan yang semakin meningkat, maka praktik keberlanjutan yang dangkal tidak lagi dapat diterima.
Baca juga: Tommy Tjiptadjaja berlabuh pada gerakan bisnis berkelanjutan
*) Fuad Arrasyid, MA adalah praktisi komunikasi dan account director di sebuah perusahaan. Mendampingi berbagai organisasi dalam merancang dan menjalankan strategi komunikasi, termasuk penguatan merek, pengelolaan isu, serta kesiapsiagaan krisis. Meraih gelar mster dari Technische Universität Ilmenau, Jerman
*) Yudhi Pradhana adalah praktisi sustainability dan ESG dengan pengalaman lebih dari 18 tahun di bidang penilaian dampak lingkungan-sosial (EHSIA), CSR/CSV, serta pendampingan strategi keberlanjutan perusahaan
