JAKARTA, DISWAY.ID– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026.
Sejumlah peserta terpaksa dicopot status kepesertaannya karena dinilai tidak memenuhi standar kedisiplinan, administrasi, hingga faktor kesehatan.
Juru Bicara Kemenhaj RI, Suci Anisa Mawardi, mengungkapkan, sejak awal Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar, telah menegaskan bahwa kehadiran calon petugas Haji di Diklat bukan jaminan keberangkatan ke Tanah Suci.
BACA JUGA:6 Calon Petugas Haji Dicopot dari Diklat PPIH 2026, Ini Penyebabnya
"Salah satu yang paling fatal adalah masalah absensi. Kami menggunakan sistem QR code di setiap kelas, seperti kelas Bahasa Arab. Ditemukan kasus di mana QR code terisi, namun secara fisik peserta tidak ada di kelas. Ini pelanggaran berat," ujar Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 6 orang peserta yang gugur atau dicopot statusnya. Bahkan, disebutnya, akan bertambah menjadi 7 orang.
Selain faktor kecurangan absensi, terdapat peserta yang mengundurkan diri karena kendala izin dari instansi asal, serta faktor kesehatan yang tidak memungkinkan.
"Ada yang memiliki indikasi penyakit jantung. Karena fokus utama kami adalah pelayanan maksimal kepada jemaah, maka kondisi fisik petugas harus benar-benar prima. Kami tidak ingin ada istilah petugas yang hanya 'nebeng' naik haji tanpa bekerja," tegas Suci.
BACA JUGA:Menhaj Irfan Yusuf Ingatkan Tugas Calon Petugas Haji Belum Berakhir Usai Diklat
Meski jumlah petugas berkurang, Kemenhaj memastikan tidak akan melakukan penambahan atau mencari pengganti baru dalam waktu dekat.
Hal ini disebabkan oleh rumitnya proses administrasi dan pengurusan visa yang memakan waktu lama.
Pihak panitia akan memaksimalkan personel yang lolos Diklat dengan melakukan penyesuaian strategi pelayanan agar kenyamanan jemaah haji tetap terjaga.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Komandan (Wadan) Diklat PPIH Arab Saudi 2026, Kolonel (Purn) Muftiono, menjelaskan bahwa kurikulum diklat tahun ini memang dirancang sangat ketat.
BACA JUGA:Menteri PPPA Apresiasi Petugas Haji Perempuan Tembus 33 Persen, Ingatkan Layanan Spesifik hingga Skema Kamar
Terdapat enam poin utama yang menjadi indikator kelulusan yang meliputi disiplin, tanggung jawab, loyalitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemampuan pelayanan.
- 1
- 2
- »


/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F01%2F19%2F41991cd3027053d3dd3e10815ad63820-Screenshot_2026_01_19_at_14.55.39.png)


