STAF Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Indra, menegaskan adanya paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada upaya memajukan dunia industri dengan komitmen mensejahterakan pekerja. Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Menurut Indra, paradigma baru ketenagakerjaan Indonesia berpijak pada tagline Menteri Ketenagakerjaan, 'maju industrinya, sejahtera pekerjanya', yang tidak boleh dipahami secara terpisah.
“Kemajuan industri harus selalu diiringi dengan kesejahteraan para pekerjanya,” tegas Indra dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (31/1).
Baca juga : Hari Buruh Momentum Perkuat Industri Nasional dan Kesejahteraan Pekerja
Ia menegaskan bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidaklah mudah. Dengan jumlah pekerja sekitar 146 juta orang, beban yang dihadapi Kemnaker sangatlah kompleks, mulai dari persoalan administratif hingga isu-isu substantif.
Salah satu pekerjaan rumah besar adalah persolan kopetensi atau link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri.
Indra memandang, mesti ada penataan kompetensi dan relasi dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan pendidikan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Indra juga menyoroti regulasi ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja yang tidak memberikan rasa keadilan utk pekerja/buruh.
Baca juga : Pakar Teknik Industri Khawatirkan Nasib Buruh di Era Transformasi Digital
Undang-undang ketenagakerjaan yang baru adalah sebuah kebutuhan, tentunya Undang-Undang yang berkeadilan untuk semua. Adil untuk buruhnya dan adik untuk dunia industri.
Dalam 1 tahun kepemimpinan Prof Yassierli di Kemnaker, Indra menegaskan bahwa sudah banyak legesi baik yang dihadirkan dan perubahan parigma yang mewarnai berbagai kebijakan ketenagakerjaan.
Kebijakan pengupahan yang lebih baik, pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan transformatif, penguatan law enforcement, upaya masif dan sistemik dalam pembudayaan K3, program pemagangan nasional bagi fresh graduate dengan uang saku setara upah minimum, berbagi program skiling, up skiling, dan re-skiling, dan reformasi birokrasi dalam rangka menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional.
Selain itu, dengan semangat meaningful participation Prof Yassierli memposisikan kantor Kementrian Ketenagakerjaan sebagai rumah bersama bagi buruh, pengusaha, dan rakyat secara umum.
“Berbagai audiensi, beliau mendengarkan langsung aspirasi dan memahami cara pandang serikat buruh/Serikat pekerja dan juga berbagai stakeholder Kemnaker lainnya,” pungkas Indra. (E-4)
