Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menilai efisiensi anggaran pemerintah, khususnya untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu faktor penurunan permintaan baja nasional.
Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan proyek infrastruktur selama ini merupakan salah satu motor utama konsumsi baja, sehingga pengurangan atau penundaan proyek berpengaruh pada penurunan permintaan.
“Kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur, berdampak langsung terhadap permintaan baja nasional,” kata Harry kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).
Apalagi, dia menyebut saat ini sektor konstruksi dan infrastruktur masih menjadi penyerap terbesar produk besi dan baja, terutama untuk baja struktural, baja tulangan (rebar), serta produk baja berdimensi besar seperti baja profil dan pelat baja yang digunakan pada proyek-proyek infrastruktur.
“Namun, dengan berkurangnya proyek pemerintah, tekanan terhadap permintaan di sektor ini menjadi makin terasa dan pasar cenderung melemah,” terangnya.
Di sisi lain, pelemahan pasar industri baja nasional juga tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.
Baca Juga
- Duh! Banyak Pabrik Baja Terancam Kolaps Susul Krakatau Osaka Steel
- Krisis Pasokan Skrap Dinilai Hambat Transisi Baja Rendah Karbon
- Bos Krakatau Steel Minta Negara Hadir Jamin Persaingan yang Adil di Industri Baja
Alhasil, sederet tantangan tersebut menyebabkan tingkat utilisasi pabrik berada pada level rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang.
“Kondisi ini berdampak pada melemahnya daya saing industri baja nasional, terganggunya keberlanjutan investasi, stabilitas operasional perusahaan, serta meningkatnya risiko PHK,” tuturnya.
Dalam hal ini, pihaknya menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran pasokan bagi industri hilir.
Utamanya, upaya untuk menutup celah impor yang berpotensi menggerus pasar domestik, sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku dan produk baja tetap terpenuhi.
Harry juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah perbaikan industri, yaitu penerapan perizinan impor berbasis pada ketersediaan dan kapasitas produksi dalam negeri.
“Sehingga impor hanya dibuka untuk produk yang belum atau belum mencukupi diproduksi di Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, untuk produk yang telah tersedia secara memadai di dalam negeri, izin impor disebut perlu dibatasi melalui pengaturan kuota atau spesifikasi tertentu, disertai kewajiban pemenuhan SNI serta pengawasan yang lebih ketat melalui verifikasi teknis dan sistem ketertelusuran (traceability).
Kekhawatiran mengenai penurunan permintaan baja nasional kembali mengemuka menyusul kabar hengkangnya mitra usaha patungan Osaka Steel Ltd dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel.
Untuk diketahui, Osaka Steel mengumumkan penghentian operasi Krakatau Osaka Steel (KOS) lantaran terus mengalami kerugian sejak 2022, meski sempat mencatatkan laba pada 2021.
Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara signifikan mengurangi anggaran infrastruktur pada awal 2025. Efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan permintaan baja turun tajam.
"Akibatnya, volume penjualan mengalami penurunan signifikan dan di tengah meningkatnya persaingan, margin keuntungan pun menyusut. Kondisi ini menyebabkan FCF [free cash flow] struktural terus berada pada posisi negatif sehingga kami melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelangsungan usaha KOS," ujar Direktur Utama dan Presiden Osaka Steel Junichi Tani dalam pengumuman resmi.
Tani mengatakan, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui kelanjutan usaha KOS. Oleh karena itu, Osaka Steel telah memutuskan untuk menarik diri dari operasional bisnis di Indonesia dan menghentikan kegiatan usaha KOS.
