Oleh: Hasan Ashari (Bersertifikat GRCE/Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute)
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih dan adil merupakan prasyarat kemajuan bangsa. “Anda harus menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang bersih dan adil. Jika tidak, Anda tidak akan berhasil. Prinsip ini berlaku di semua tingkatan,” ujarnya pada acara pertemuan dengan bupati/wali kota.
Presiden menggarisbawahi bahwa integritas tata kelola bukan sekadar slogan birokrasi tetapi syarat utama keberhasilan kebijakan pembangunan. Di arena internasional, Presiden juga mendorong investasi yang tidak hanya mengejar modal masuk tetapi memberi manfaat pada lingkungan dan masyarakat, sebuah prinsip yang selaras dengan ESG dan yang kini menjadi magnet investasi global (Setkab.go.id, 2025).
Namun, kenyataan memang tidak seindah harapan. Terjadi juga peristiwa yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Pasar modal dan alam telah “berkisah”. Cerita yang laksana “petir di siang bolong.”
Drama kegaduhan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat saham berperilaku spekulatif dan penurunan bobot Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) beberapa hari lalu. Begitu pula bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa lokasi di Sumatera dan Jawa.
Pasar modal dan alam sesungguhnya memiliki kesamaan mendasar: keduanya pernah memberi peringatan jauh sebelum “tragedi” benar-benar terjadi. Namun, peringatan itu sering diabaikan, diremehkan, atau ditafsirkan secara keliru.
Akhirnya peringatan itu berubah menjadi kegaduhan dan tragedi. Dalam dua ranah yang berbeda—pasar modal dan lingkungan hidup—Indonesia sedang menghadapi persoalan yang sama: krisis tata kelola, pengelolaan risiko dan kepatuhan.
Peristiwa di BEI, MSCI tidak menilai pasar hanya dari naik turunnya harga saham. Yang dinilai adalah kualitas institusi di balik pasar tersebut: seberapa kuat tata kelolanya, seberapa konsisten aturan ditegakkan, dan seberapa dapat dipercaya mekanisme perlindungan investornya.
Dalam perspektif ini, saham berperilaku spekulatif hanyalah gejala. Yang lebih menentukan adalah apakah sistem mampu mencegah penyimpangan sebelum merusak kepercayaan.
Kepercayaan adalah “mata uang” utama di era modern. Tanpa kepercayaan, likuiditas menjadi rapuh, investasi jangka panjang enggan datang, dan pasar berubah menjadi arena spekulasi jangka pendek. Di sinilah pentingnya Governance, Risk, and Compliance (GRC). Bukan sebagai sekumpulan prosedur administratif, melainkan sebagai etika institusional: cara sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, dan menanggung konsekuensinya.
Mundurnya pejabat di BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kesadaran personal akan tanggung jawab. Namun, kepercayaan publik tidak dibangun oleh sikap individual, melainkan oleh konsistensi sistem. Tanpa budaya GRC yang tertanam, pergantian pejabat hanya akan menjadi ritual rutin, sementara masalah tetap berulang dan terus berulang.
Pola serupa terlihat dalam kaitan negara dengan alam. Setelah terjadi banjir dan longsor kerap direspons dengan pencabutan izin, evaluasi proyek, atau moratorium “insyaf” sesaat. Langkah ini penting, tetapi sering datang terlambat. Alam telah memberi peringatan sebelumnya melalui degradasi lingkungan yang bertahun-tahun diabaikan. Ketika bencana terjadi, kebijakan baru hadir sebagai reaksi, bukan pencegahan.
Di sinilah prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menemukan makna terdalamnya. ESG bukan sekadar standar global atau tuntutan investor, melainkan cara pandang terhadap pembangunan. Ia menuntut agar keputusan ekonomi mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dampak sosial, dan tata kelola yang adil. Tanpa perspektif ini, pembangunan akan selalu mengejar pertumbuhan jangka pendek sambil mewariskan kerentanan jangka panjang.
Baik pasar keuangan maupun alam sebenarnya sedang menyampaikan pesan yang sama: sistem yang mengabaikan tata kelola pada akhirnya akan membayar harga yang mahal. Pasar membalas dengan hilangnya kepercayaan yang mengakibatkan investor keluar dari bursa saham, sementara alam membalas dengan bencana yang otomatis mencetak kemiskinan dan pengangguran baru. Sebenarnya keduanya tidak pernah datang tiba-tiba; terakumulasi dan selalu ada proses panjang yang diabaikan .
Indonesia sejatinya tidak kekurangan regulasi, strategi, atau komitmen normatif. Yang masih langka adalah keberanian menjadikan GRC dan ESG sebagai budaya, bukan sekadar jargon. Budaya ini menuntut konsistensi, kesabaran, dan kesediaan menahan diri dari godaan solusi instan. Kaya secara instan dalam konteks pribadi atau kelompok atau pertumbuhan ekonomi secara instan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang patut diajukan bukanlah mengapa indeks turun atau mengapa musibah banjir dan longsor kembali datang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kita benar-benar mendengar peringatan yang dikirim pasar saham dan alam? Sebab jika peringatan itu terus diabaikan, krisis dan petaka yang lebih besar bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang akan datang menyapa.
Pada titik ini, GRC dan ESG seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai agenda adminsitratif, teknokratis atau sekadar memehuhi tuntutan eksternal, melainkan sebagai cermin kedewasaan sebuah bangsa dalam mengelola kekuasaan, sumber daya, dan masa depan.
Pasar modal dan alam telah memberi sinyal dengan caranya masing-masing—yang satu melalui hilangnya kepercayaan, yang lain melalui bencana. Keduanya mengingatkan bahwa pembangunan yang “terbang dengan sayap patah” hanya akan melahirkan pertumbuhan yang “mudah oleng.”
Pilihannya kini bukan lagi soal mau atau tidak mau berubah, melainkan apakah kita bersedia belajar sebelum peringatan itu berubah menjadi kerugian yang tak terpulihkan.
Lemahnya GRC dan ESG akan berdampak bagi agenda pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden. Risiko akibat kelemahan itu bukan hanya ditanggung secara teknis birokrasi atau korporasi saja, tetapi akan ditanggung oleh banyak pihak.
Ketika kepercayaan investor melemah, yang terdampak bukan hanya angka di layar bursa, namun langsung atau tidak langsung berpengaruh pada lapangan kerja yang tertunda, harga kebutuhan yang naik tak tertahan, dan daya beli masyarakat yang ketat.
Begitu pula ketika lingkungan rusak dan bencana berulang, biaya pemulihan ditanggung negara dan rakyat, sementara manfaat ekonominya sudah meresap di telan bumi atau menguap ke angkasa kaerna dinikmati oleh segelintir orang.
Pertumbuhan yang tidak ditopang tata Kelola, pengelolaan risiko dan kepatuhan yang baik serta kepedulian lingkungan pada akhirnya hanya memindahkan beban dari laporan ekonomi di tayangan televisi ke pundak banyak rakyat. Rakyat yang mungkin mereka hanya sedikit bahkan tidak pernah mencicipi pertumbuhan ekonomi.
Demi pertumbuhan ekonomi yang merata, semoga dua sayap patah itu dapat segera diperbaiki. (*)
