Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, merespons peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menjadi momen untuk mentransformasi pasar modal Indonesia.
Sebelumnya, peringatan MSCI juga diikuti oleh koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Luhut juga menyebut peringatan MSCI harusnya dipandang untuk mempercepat reformasi struktural agar pasar modal bisa sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif.
Dia juga mengimbau masyarakat dan para investor, khususnya investor domestik, untuk tetap tenang serta tidak terbawa sentimen jangka pendek. Hal ini karena pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas terkait akan melakukan berbagai tindakan.
Beberapa tindakan itu di antaranya adalah memperketat pengawasan perdagangan, termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penegakan aturan terhadap praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar yang lebih cepat dan jelas. Selain itu, perlindungan investor dan stabilitas pasar menjadi prioritas utama.
Luhut juga berkomitmen bahwa DEN akan mendukung langkah-langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Pemerintah, OJK, dan BEI.
“Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan dan menegakkan aturan. Pasar modal harus menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Sebelumnya, OJK sudah menyiapkan 8 rencana aksi reformasi pasar modal. Pertama, OJK akan mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan baru free float. Batas minimum kepemilikan publik emiten dinaikkan menjadi 15 persen agar sejalan dengan praktik di global dan masa transisi bagi perusahaan yang sudah tercatat di bursa.
Kedua, OJK juga memperkuat transparansi lewat kewajiban keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Langkah ini ditujukan untuk memperjelas pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kepercayaan investor.
Ketiga, kualitas data kepemilikan saham ditingkatkan agar lebih rinci dan andal. OJK menilai pendetailan tipe investor serta penguatan kewajiban keterbukaan informasi dinilai penting untuk menciptakan pasar yang kredibel.
Keempat, OJK juga memperkuat tata kelola melalui persiapan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan ini diarahkan untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan dan memperkuat struktur governance pasar modal.
Kelima, OJK juga akan melakukan penegakan aturan dan pemberian sanksi lebih tegas dan berkelanjutan, khususnya terhadap praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan.
Keenam, tata kelola emiten juga diperkuat oleh OJK dengan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta peningkatan kualitas laporan keuangan oleh akuntan publik bersertifikasi.
OJK juga akan melakukan pendalaman pasar secara terintegrasi dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar modal nasional.
Terakhir, OJK bakal memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan mulai dari regulator, pemerintah, SRO, hingga pelaku industri untuk memastikan reformasi pasar modal berjalan.
