Catatan Redaksi: Bunuh diri bukan jalan keluar persoalan kehidupan, segera cari pertolongan atau klik www.healing119.id.
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Putu Elvina ingin para korban child grooming mendapat penanganan serius. Sebab, ada dampak lain yang bisa muncul karena trauma berkepanjangan.
“Karena biasanya korban-korban child grooming itu mengalami trauma yang sangat panjang,” tutur Putu Elvina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2).
Putu Elvina menyampaikan, dalam sejumlah kasus, korban bahkan menyiratkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
“Beberapa korban itu bahkan ada indikasi bunuh diri. Beberapa kasus child grooming itu mereka menyiratkan untuk melakukan bunuh diri karena mereka tidak memiliki pendamping yang signifikan untuk memastikan bantuan secara psikologis terhadap child grooming,” ungkap Putu Elvina.
Selain trauma psikologis, Putu Elvina juga menyoroti fenomena enggannya orang tua melaporkan kasus child grooming yang dialami anak mereka.
“Nah ini spesifik untuk kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Baik itu karena masalah aib atau merasa bahwa pada saat itu dilaporkan tidak serta merta memastikan bahwa kasus-kasus itu bisa tuntas secara hukum,” jelas dia.
Putu Elvina menjelaskan, child grooming merupakan proses yang dilakukan pelaku untuk menguasai korban anak hingga terjadi eksploitasi.
“Jadi grooming itu memastikan bahwa calon korban itu terjebak dengan pelaku itu dengan berbagai cara. Lalu mulai dengan bujukan, mulai dari kedekatan dan lain sebagainya sampai tujuan daripada child grooming itu tercapai yaitu ujungnya eksploitasi. Apakah seksual maupun kemudian dengan ancaman-ancaman,” jelas Putu Elvina.
Menurutnya, ketika proses grooming berhasil, pelaku dengan mudah mengendalikan kehidupan korban.
“Beberapa kasus pada saat korban anak itu sudah di-grooming sedemikian rupa, maka pelaku itu akan mudah mengambil kendali hidup atas anak tersebut. Nah itu adalah definisi umum dari grooming,” kata Putu Elvina.
“Pada saat grooming ini terjadi, maka kemudian terjadilah perilaku yang diharapkan. Anak biasanya mengikuti perintah daripada groomer ataupun pelaku kejahatan untuk melakukan apa pun. Di Indonesia, beberapa child grooming itu ujungnya adalah selalu eksploitasi seksual maupun fisik dan penipuan,” sambungnya.
Putu Elvina juga menyoroti perlunya langkah pencegahan yang lebih kuat, termasuk pengaturan penggunaan gawai oleh anak.
“Child grooming di beberapa negara diatasi dengan pembatasan gadget. Indonesia belum sampai ke arah itu,” ucap Putu Elvina.
“Jadi kemudian kalau kita ingin memutus rantai, selain edukasi terhadap pembatasan gadget sehingga anak-anak tidak menjadi korban grooming, tapi pembatasan itu perlu dilakukan secara regulasi. Australia sudah mengambil inisiatif hal tersebut untuk membatasi child grooming,” tambahnya.
Berdasarkan data Komnas HAM, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren peningkatan.
“Komnas HAM sampai hari ini misalnya kita menerima 375 kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025 dengan rata-rata terdapat peningkatan jumlah aduan setiap tahun,” ungkap Putu Elvina.
“Nah berdasarkan data aduan secara umum, kasus dengan korban anak perempuan sebanyak 33 kasus di tahun 2023, 48 kasus di 2024, dan 48 kasus di 2025,” lanjut dia.
Putu menegaskan, peningkatan kasus tersebut harus direspons dengan penguatan regulasi dan pemulihan korban.
“Artinya ini mengalami peningkatan. Tentu saja harapan dari Komnas HAM, meningkatnya kasus-kasus ini harus ada regulasi baik itu penegakan hukum yang optimal maupun regulasi-regulasi lain sehingga ini bisa dicegah mata rantai. Selain hal tersebut tentu rekomendasi Komnas HAM adalah memastikan adanya trauma healing,” pungkas dia.
