Pemerintah Kebut Proses Penetapan Ketua OJK, Presiden Disebut Tak Ikut Campur

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya mengebut proses penetapan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif.

Menurut dia, panitia seleksi (pansel) Ketua OJK resmi mulai bekerja sejak Senin (2/2) kemarin.

BACA JUGA: OJK Sebut IHSG Melemah Bukan Hanya di RI

Purbaya menyebutkan percepatan tersebut penting untuk meredam ketidakpastian pasar, menyusul pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terkoreksi hingga 5 persen.

“Pansel sudah dimulai hari ini. Kita kejar cepat, seminggu sampai dua minggu harus sudah ada ketua OJK definitif,” ucap Purbaya, di Sentul, Bogor, pada Senin.

BACA JUGA: Respons OJK Soal Rencana Bareskrim Polri Usut Saham Gorengan di Pasar Modal

Gejolak pasar saat ini disebut lebih disebabkan faktor psikologis dan sikap menunggu pelaku pasar terhadap kepastian pimpinan OJK.

Namun, dia menegaskan kondisi tersebut tidak mencerminkan pelemahan ekonomi nasional.

BACA JUGA: Ketua Banggar DPR Ungkap 7 Prioritas Kerja Bos OJK Friderica

“Market mungkin masih menunggu. Tapi fundamental ekonomi kita masih bagus, enggak ada yang berubah,” kata Menkeu Purbaya.

Purbaya juga menepis adanya intervensi Presiden dalam proses seleksi ketua OJK. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

“Tidak ada arahan dari Presiden. Kita tunjuk beberapa orang, lalu proses seleksi berjalan,” jelasnya.

Dia optimistis, kepastian kepemimpinan OJK akan segera memulihkan kepercayaan pasar. Dengan dimulainya proses pansel, ketidakpastian dinilai tidak akan berlangsung lama.

“Saya pikir sebentar lagi juga naik. Prosesnya sudah jalan, paling lambat dua minggu sudah clear,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

Tak hanya itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK), I. B. Aditya Jayaantara juga menyatakan mundur dari jajaran. (mcr4/jpnn)