Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak sejalan. Komitmen Prabowo itu tegas disampaikan saat bertemu perwakilan ormas-ormas Islam.
Cholil menyampaikan beberapa poin kepada Prabowo untuk tetap menerapkan visi bahwa penjajahan harus dihapuskan sesuai dengan amanat konstitusi. Ia bersikap skeptis karena Israel masih menyerang wilayah Gaza padahal telah ada kesepakatan gencatan senjata.
"Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu (PM Israel Benjamin Netanyahu) sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada," kata Cholil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Selain itu, Cholil juga menyampaikan bahwa jangan sampai pasukan perdamaian RI yang dikirim ke Gaza melawan Hamas. Cholil juga meminta Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut untuk tidak memperjuangkan damai yang semu, tapi juga damai untuk merdeka.
"Ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka," ujarnya.
"Iya, beliau merespons yang saya sampaikan. Merespons saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap," lanjut Cholil.
Setelah itu, Cholil mengungkap sikap Prabowo yang akan keluar dari Board of Peace jika tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia.
"Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah akan terlebih dulu melihat perkembangan dalam beberapa waktu ke depan. Sikap abstain akan diambil dalam setiap agenda yang tidak sejalan dengan konstitusi.
"Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Jadi absen, abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar," ujarnya.
(eva/jbr)
