Mendagri Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Pengungsi Tinggal Layak dan Bantuan Tepat Sasaran

Penulis: Christhoper Natanael Raja

TVRINews, Aceh

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau hunian sementara (huntara) di belakang Kantor DPRK Aceh Tamiang, Aceh, Selasa, 3 Februari 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan para pengungsi dapat tinggal secara layak serta bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik. 

Dalam kunjungannya, Tito mengecek langsung kondisi sarana dan prasarana huntara sekaligus berdialog dengan para penghuni, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

Usai berinteraksi dengan warga, Mendagri menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri kepada para pengungsi. Penyerahan bantuan dilakukan setelah Tito memimpin Apel Pemulangan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Gelombang I.

Bantuan yang disalurkan berjumlah 80 paket. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, satu kardus mi instan, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, serta biskuit. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga huntara.

Dalam amanatnya saat memimpin apel, Tito menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik. 

Indikatornya meliputi berfungsinya kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan dan pendidikan, rumah ibadah, listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, hingga mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintahan adalah pusat sumber daya dan pengambilan kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar Tito di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu, 3 Februari 2026.

Sejalan dengan itu, Mendagri menekankan pentingnya memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan pascabencana. Menurutnya, pemulihan fungsi kantor pemerintahan dan semangat ASN menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terhenti.

“Kalau pemerintahannya tidak berjalan, pengambilan kebijakan menjadi tidak optimal dan masyarakat akan kebingungan,” kata Tito.

Editor: Redaktur TVRINews