Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan rencana penggunaan pagu sebesar Rp118,50 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa perolehan angka tersebut merupakan hasil penambahan dari pagu indikatif awal yang hanya sebesar Rp70,86 triliun. Anggaran itu kemudian mendapat penambahan sebesar Rp47,64 triliun disetujui pada Juli 2025 dan difinalisasi melalui DIPA yang terbit pada Desember 2025.
"Pagu DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 telah terbit pada tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp118,50 triliun, kemudian dapat kami sampaikan bahwa Pagu DIPA tersebut direvisi menjadi DIPA Revisi 1," ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (4/1/2026).
Dody merinci bahwa dalam DIPA Revisi 1 tersebut terdapat pergeseran anggaran ke dalam Rincian Output (RO) khusus senilai Rp6,85 triliun. Alokasi RO khusus ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas dan instruksi baru Presiden sepanjang tahun 2026.
Adapun rincian belanja dalam RO khusus tersebut terdiri dari belanja barang senilai Rp1,35 triliun dan belanja modal sebesar Rp5,5 triliun. Secara total, anggaran kementerian dialokasikan pada empat bidang utama infrastruktur dan unit pendukung lainnya.
Sementara secara keseluruhan, anggaran Rp118,5 triliun dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai Direktorat Jenderal (Ditjen).
Baca Juga
- Kementerian PU Butuh Tambahan Anggaran Rp37 Triliun, Percepat Swasembada Pangan
- Kementerian PU Ungkap 176 Sistem Air Bersih di Sumatra Rusak, Rampung Permanen 2028
- Kementerian PU Pastikan Jalan Nasional Cirebon Layak Dilintasi Selama Nataru
Perinciannya, bidang Sumber Daya Air (SDA) mendapat pagu sebesar Rp34,74 triliun disiapkan untuk membangun jaringan irigasi seluas 15.905 hektare dan rehabilitasi irigasi 86.108 hektare.
Selain itu, terdapat proyek pengendalian banjir sepanjang 72 km, pengaman pantai 7 km, serta penyediaan air baku 200 liter per detik dan pembangunan sumur bor di 800 titik.
Sektor konektivitas di bawah Bina Marga mendapatkan alokasi dengan porsi terbesar yakni Rp45,62 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun jalan baru sepanjang 102 km, peningkatan kapasitas jalan 1.503 km, pembangunan jembatan 2.180 meter, serta penggantian 92 unit jembatan gantung.
Proyek jalan daerah sepanjang 50,57 km dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 46.100 km juga masuk dalam daftar.
Selanjutnya, Cipta Karya memperoleh alokasi Rp12,03 triliun yang difokuskan pada penyediaan SPAM berkapasitas 800 liter per detik serta pembangunan 59.489 Sambungan Rumah (SR).
Program penyehatan lingkungan permukiman mencakup pengelolaan air limbah untuk 63.200 KK dan persampahan 402 ton per hari.
Direktorat Prasarana Strategis mengelola anggaran Rp24,11 triliun untuk merehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan, pembangunan 104 unit sekolah rakyat, serta pembangunan 41 unit sekolah dasar dan menengah. Proyek lainnya mencakup pembangunan 9 unit pasar, 8 unit prasarana olahraga, serta fasilitas kesehatan dan prasarana peribadatan.
Terakhir, unit pendukung seperti SIBB, DJBK, dan DJPI mendapatkan Rp2 triliun untuk operasional, manajemen, dan pembiayaan infrastruktur. Seluruh target output ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
