Bisnis.com, BANDUNG - Kabupaten Sumedang menyatakan kesiapannya untuk menjadi daerah percontohan nasional dalam pengelolaan rantai pasok lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh bahan baku pangan berasal dari petani lokal sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Kesiapan tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, usai menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Tuti menjelaskan Sumedang telah memiliki sistem pemantauan digital yang mampu memetakan ketersediaan bahan baku pangan secara riil. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat menyesuaikan menu makanan yang akan disajikan dengan stok bahan pangan yang tersedia di tangan petani lokal.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar gizi yang tinggi tetap terpenuhi sembari menjaga agar perputaran ekonomi tetap berada di lingkup internal Kabupaten Sumedang.
"Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan data ketersediaan yang ada, menu MBG di Sumedang dapat disesuaikan dengan pasokan lokal tanpa mengurangi standar gizi yang ditetapkan," ujar Tuti.
Baca Juga
- Bos Eksportir Kedelai AS Puji MBG, Sebut Program Visioner
- Mensos Gus Ipul Beberkan Kesiapan MBG untuk Lansia
- BGN Klaim Pendapatan Pengusaha Tahu & Tempe Melonjak Imbas MBG
Senada dengan hal tersebut, Kepala KPPG Yulian menekankan penguatan rantai pasok lokal adalah mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar perputaran ekonomi dari program strategis nasional ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau pengusaha besar saja.
Untuk merealisasikan target tersebut, KPPG akan segera berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkab Sumedang, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Sinkronisasi data pasokan pangan akan menjadi fondasi utama dalam menentukan skema distribusi bahan baku ke sekolah-sekolah atau titik bagi program MBG.
Akselerasi ini diharapkan dapat menjadikan Sumedang sebagai prototipe sukses bagi daerah lain dalam mengintegrasikan program kesejahteraan nasional dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
