JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengungkap soal adanya sumbangan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Hassan mengatakan, sumbangan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk membantu Palestina.
Hal ini disampaikan Hassan usai melakukan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto dan para mantan menlu serta wakil menlu lainnya di Istana, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
"Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza," ujar Hassan, usai pertemuan, Rabu.
Baca juga: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump Usai Konsultasi Erat dengan 7 Negara Muslim
"Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina," lanjut dia.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa jumlah iuran Indonesia pada Board of Peace juga belum diputuskan kapan.
"Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang," tutur dia.
Dalam pertemuan ini, menurut dia, juga dibahas isu kontroversi Board of Peace yang tidak menyertakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut dia, dalam sejarah PBB, ada banyak juga upaya resolusi konflik yang dilakukan di luar kerangka PBB.
"Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda pada tahun '49 itu sesungguhnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMB dengan menekan Belanda; kalau-kalau tidak Belanda mau berunding maka bantuan ekonomi, khususnya Marshall Plan, akan dicabut," ujar dia.
Selain itu, ia mencontohkan momen saat Indonesia tengah berjuang untuk pengembalian Irian Barat. Prosesnya kala itu di luar dari PBB.
Baca juga: Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana, Bahas Dewan Perdamaian Gaza
"Tidak kurang adalah Amerika yang waktu Presiden Kennedy memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Ellsworth Bunker, berunding di Virginia menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York. PBB mungkin belakangan berperan dalam mengelola administrasinya," ucap Hassan.
Menurut Hassan, Board of Peace yang ada di luar PBB tak perlu dipandang negatif.
"Kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya," kata Hassan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
