Eks Menlu Hassan Wirajuda Nilai Indonesia Bisa Jadi Penyeimbang di Board of Peace

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menlu (Menteri Luar Negeri) RI periode 2001-2009, Hassan Wirajuda mendukung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Menutut dia, Indonesia masuk ke Dewan Perdamaian untuk membantu menyelesaikan masalah di Palestina, khususnya Gaza.

Hal ini disampaikan Hassan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (4/2/2026). Selain Hassan, Prabowo juga mengundang para mantan Menlu, mantan Wamenlu, hingga pengamat di bidang internasional.

"Jadi input yang berharga dari Bapak Presiden, misalnya tadi salah satu sisi yang penting adalah ikut sertanya Indonesia pada Board of Peace, badan perdamaian untuk membantu penyelesaian masalah Palestina khususnya di Gaza," kata Hassan kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia menjelaskan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian setelah berkonsultasi dengan tujuh negara Islam. Hassan menuturkan Indonesia bersama tujuh negara Islam lainnya menjadi kekuatan penyeimbang dalam setiap keputusan yang dibuat Dewan Perdamaian.

"Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini," ujarnya.

"Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace," sambung Hassan.

Di sisi lain, Hassan memahami banyak pihak yang keberatan dengan iuran keanggotaan senilai Rp 17 triliun yang harus dibayar Indonesia. Namun, dia menyebut iuran tersebut akan digunakan membantu rakyat Palestina.

"Juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of Peace kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program-program apa? Tentu buat kita program yang akan dikembangkan harus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza," tutur dia.

Hassan menegaskan Indonesia memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan keluar dari organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump itu. Dia pun mengajak masyarakat melihat sisi positif dari bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian, khusususnya untuk Palestina.

"Kita patut terbuka untuk menghargai bahwa dengan inisiatif yang menuju pada Board of Peace ini, maka perang berkecamuk di Gaza yang mengakibatkan korban 71 ribu orang meninggal dunia—masih ada lagi—itu sementara ini bisa dihentikan sehingga bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir, pos di Rafah perbatasan antara Mesir dan Gaza sudah dibuka, dan setidaknya itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza," pungkas Hassan.