Bisnis.com, JAKARTA — Adies Kadir yang sebelumnya merupakan kader Partai Golkar telah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjawab terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan saat Adies Kadir jadi Hakim MK.
Bahlil menyatakan begitu Adies Kadir menjadi Hakim MK, maka yang harus dikedepankan adalah sikap kenegarawanan. Dia pun berkeyakinan Adies Kadir akan bersikap sebagai negarawan.
"Seluruh status keanggotaan partai pun sudah tidak ada. Mereka adalah milik negara. Harus menjaga independensi. Saya yakin Pak Profesor Adies Kadir adalah salah satu kader Golkar terbaik yang saya tahu. Punya integritas dan mampu menjalankan amanah dengan baik," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).
Dia pun mengatakan sebelum Adies Kadir, terdapat sejumlah Hakim MK yang juga memiliki latar belakang sebagai kader partai politik. Dia mencontohkan Hamdan Zoelva yang pernah menjadi kader Partai Bulan Bintang. Kemudian, Arsul Sani yang sebelumnya merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan.
"Jadi kader-kader partai politik ini kan dewasa semua," ujar Bahlil.
Adies sendiri usai dilantik menjadi Hakim MK menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi.
Menanggapi kemungkinan menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada yang berkaitan dengan partai politik tertentu, termasuk Golkar, Adies juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki aturan tegas terkait konflik kepentingan.
"Ya, tentunya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada aturan-aturan ya. Kalau terkait dengan dianggap ada conflict of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai PPP,” ujar Adies di Istana.
