FAJAR, MAKASSAR — Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pengawasan pelaksanaan tambang di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pengawasan itu untuk memastikan investasi berkelanjutan.Aktivitas tambang di Sulsel memang menjadi industri yang paling bersumbangsih pada investasi daerah.
Terutama pertambangan nikel dan batu bara yang banyak di kawasan Utara Sulsel. Misalnya PT Vale dan PT Masmindo.Namun, aktivitas tambang perlu diawasi.
Sebab, pemanfaatan sumber daya daerah harus memastikan keberlanjutan lingkungan.Komite II DPD RI menggelar rapat kerja bersama stakeholder pertambangan dalam kunjungan kerja mereka di Kantor DPD RI Perwakilan Sulsel, Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar, Kamis, 5 Februari 2025.
Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menyampaikan, kunjungan tersebut dalam rangka memastikan agar investasi di daerah tetap berjalan.
Investasi merupakan sumber pendapatan terbaik bagi daerah di tengah kondisi fiskal negara yang masih belum normal.
Fiskal negara yang masih dalam tahap perbaikan dan efisiensi alokasi anggaran dan program, membuat daerah mendapatkan jatah dana Transfer ke Daerah (TKD) yang minim.
Namun, di beberapa tempat misalnya PT Masmindo Dwi Area yang sempat mengalami penolakan dari masyarakat di Kabupaten Luwu. Waris menilai situasi itu perlu solusi agar investasi berjalan tanpa ada masyarakat yang dirugikan.
“Karena kami ingin membantu daerah, DPD ini kan perwakilan representasi dari pada daerah yang sekarang dalam kondisi sulit. Kalau ada investasi di daerah kemudian ada penolakan kepada masyarakat, tentu daerah juga akan menanggung dampaknya,” ujar Waris.
Menurut Waris, jika aktivitas investasi mengalami penolakan dari masyarakat, maka stakeholder terkait bersama pemerintah daerah perlu segera mencari jalan keluar. Investasi semestinya bisa dimanfaatkan untuk berdampak langsung pada perekonomian lokal.
“Nah ini yang kita tidak mau. Kita tetap bagaimana investasi berjalan, bagaimana pemerintah daerah tetap bantu, dan bagaimana masyarakat bisa menikmati dari pada investasi di daerah. Itu tujuan yang paling penting,” beber Waris.
Waris menyebut pemanggilan PT Masmindo merupakan langkah awal untuk membahas solusi atas konflik yang sempat terjadi di rencana lokasi eksplorasi. Ia berharap dapat meminimalisasi permasalahan sebelum masuk proses produksi.
“Nah itulah kita bagaimana supaya ini semuanya bisa berjalan dan terakhirnya adalah happy ending. Semua menikmati termasuk masyarakat,” tukasnya.
Waris menegaskan bahwa pengawasan dilakukan bukan hanya pada perusahaan tambang berskala besar, melainkan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.
Sebab, fokus DPD ialah mengantisipasi dampak lingkungan jangka panjang yang dapat menimpa daerah sekitar lokasi tambang.
“Mau tambang galian C, tambang galian C jangan salah. Itu juga bisa berpotensi untuk ada terjadi bencana. Apalagi ini lebih banyak kepersoalan yang tambang-tambang liar. Jadi semuanya yang terkait dengan sumber daya alam energi, Komite II akan tetap fokus untuk melakukan pengawasan,” tandasnya.
Asisten 1 Pemprov Sulsel Ishaq Iskandar mengutarakan, perlu menyeimbangkan antara investasi dan keluhan lingkungan yang berdampak pada masyarakat.
Pemprov tetap memandang investasi hal yang penting dalam menopang perekonomian, namun harus menerapkan good mining practice.
“Harus praktek tambang yang baik dan lingkungannya baik juga. Berdampak kepada masyarakat dan ekonomi masyarakat sejahtera ya,” ucap Ishaq.
Ia berharap masalah lahan, dampak lingkungan, dan dampak sosial, termasuk nanti setelah beroperasi lingkungan harus dijaga. Ia juga menegaskan agar aktivitas investasi memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat yang baik,” tambahnya.
Terutama supaya masyarakat bisa memperoleh kerja, bukan hanya menjadi penonton dan terdampak aspek lingkungan. Investasi yang baik menurutnya tidak hanya bersumbangsih pada pendapatan daerah, tetapi kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Mudah-mudahan PT Masmindo bisa memprioritaskan tenaga kerja, dilatih lah ya dengan ada pelatihan-pelatihan, kursus-kursus untuk mereka supaya mereka bisa bekerja di tambang, pelatihan untuk tambang, dan juga mungkin yang memang tidak itu untuk bagaimana supaya UMKM-nya juga hidup ya,” pungkas Ishaq. (uca)
