Mataram (ANTARA) - Di setiap derap pemerintahan, di balik hiruk-pikuk pembangunan dan agenda besar, selalu ada tim kecil tapi strategis yang bekerja di balik layar.
Tim semacam ini menjadi jembatan penting antara visi pimpinan dan eksekusi kebijakan, memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan efisien.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), peran tersebut dijalankan oleh Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, yang dibentuk pada Agustus 2025.
Tim ini tidak hanya menyiapkan rekomendasi, tetapi juga menajamkan fokus kebijakan agar sasaran pembangunan, termasuk program unggulan “Desa Berdaya”, dapat berjalan optimal.
Desa-desa di NTB memiliki potensi besar. Namun, tanpa panduan teknis dan koordinasi yang tepat, potensi itu kerap terhambat. Di sinilah peran Tim Ahli Gubernur terasa penting.
Dari pengalaman nyata di lapangan, kepala dinas dan badan seperti PMPD Dukcapil dan Bappenda mengakui bahwa tim ini memberikan perspektif baru, solusi konkret, serta strategi percepatan yang sebelumnya sulit ditemukan.
Misalnya, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah menunjukkan bagaimana analisis tim dapat menyingkap potensi pajak yang sebelumnya tersembunyi, dengan proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) signifikan pada 2026.
Kekuatan tim terletak pada keragaman latar belakang anggotanya. Terdiri dari akademisi, mantan birokrat, hingga praktisi internasional, mereka menghadirkan pengalaman dan metode pemikiran berbeda yang menstimulasi OPD untuk beroperasi “out of the box”.
Hal ini terlihat dalam penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di SMA/SMK atau peta fiskal dan aset daerah yang kompleks.
Tim memberikan saran yang memperkuat pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi masing-masing, sehingga implementasi program tidak hanya berjalan tetapi juga efisien dan tepat sasaran.
Baca juga: Ketika jalan tak sama rata
Profesionalisme
Meski demikian, keberadaan tim tidak lepas dari sorotan. Akademisi dan pengamat menekankan pentingnya legitimasi dan efisiensi anggaran, mengingat instruksi presiden tentang penghematan belanja pemerintah.
Dalam konteks ini, Tim Ahli Gubernur harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya bukan sekadar simbol politik atau duplikasi staf khusus.
Profesionalisme menjadi kunci utama. Komposisi tim yang memadukan teknokrat, akademisi, dan mantan birokrat memberikan optimisme. Namun, publik tidak menilai dari nama atau gelar. Mereka menunggu hasil nyata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, persentase penduduk miskin NTB mencapai 11,78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,47 persen. Harga pangan yang fluktuatif dan desa tertinggal menambah kompleksitas tantangan pembangunan.
Di sini, Tim Ahli Gubernur diharapkan menjadi penghubung efektif antara kebijakan strategis dengan implementasi di lapangan.
Transparansi menjadi elemen penting. Anggaran, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi harus jelas agar legitimasi tim tidak dipertanyakan.
Tanpa itu, risiko tumpang tindih dengan organisasi perangkat daerah (OPD) muncul, dan persepsi publik bisa terjebak pada asumsi simbol politik semata.
Keberhasilan tim juga dapat dilihat dari pengalaman daerah lain maupun praktik global. Di Jakarta, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi publik.
Sementara di Jepang dan Korea Selatan, think tank pemerintah yang profesional selalu dilengkapi mekanisme pelaporan dan pengawasan publik.
NTB dapat mencontoh model tersebut agar Tim Ahli Gubernur tidak hanya menjadi label, tetapi benar-benar berkontribusi pada percepatan pembangunan.
Baca juga: Saat sampah menagih janji pembangunan
Percepatan program
Langkah konkret Tim Ahli Gubernur juga terlihat dalam program “Desa Berdaya”, yang menjadi prioritas pasangan gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan wakilnya Indah Damayanti Putri.
Tim membantu OPD dalam merancang, menyesuaikan, dan memonitor program agar desa-desa memiliki kapasitas untuk mandiri dan produktif.
Pemetaan aset, pendampingan masyarakat, dan perencanaan fiskal yang terarah menjadi bagian dari kontribusi nyata tim. Hasilnya, bukan hanya desa yang berkembang secara ekonomi, tetapi juga masyarakat lebih percaya diri dalam mengelola potensi lokal.
Di sisi lain, kritik mengenai keterlibatan mantan tim sukses politik dalam tim percepatan direspons dengan pendekatan profesional.
Koordinator tim, Adhar Hakim, menegaskan bahwa tim bekerja di bawah gubernur, bukan menggantikan tugas OPD. Ini menekankan posisi tim sebagai mitra strategis, bukan entitas birokrasi tambahan. Dengan pengaturan ini, risiko benturan kepentingan dapat diminimalkan, sekaligus menjaga akuntabilitas publik.
Solusi yang ditawarkan tim bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis data, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas OPD, tim dapat mempercepat realisasi program pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kapasitas desa.
Langkah strategis lain yang dapat dilakukan adalah membangun mekanisme partisipasi publik. Akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan untuk memantau kinerja tim.
Indikator kinerja yang jelas, misalnya target penurunan kemiskinan ekstrem 1 persen per tahun atau stabilisasi harga pangan lokal, harus menjadi tolok ukur kerja tim.
Selain itu, pembatasan waktu dan evaluasi berkala akan menjaga fokus tim agar tetap efisien, menghindari birokrasi yang berlarut-larut, dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata.
Baca juga: Meredam emosi massa demi stabilitas pembangunan
NTB Mendunia
Tim Ahli Gubernur berada di persimpangan antara profesionalisme dan simbol politik. Keberhasilan mereka diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya laporan administratif.
Publik NTB menunggu bukti berupa harga pangan stabil, desa-desa mandiri bertambah, dan angka kemiskinan menurun. Setiap kebijakan yang dihasilkan tim harus mampu menghubungkan strategi besar pemerintah dengan tantangan sehari-hari warga.
Jika transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dijalankan secara konsisten, Tim Ahli Gubernur bisa menjadi contoh keberhasilan bagi daerah lain, menunjukkan bahwa tim percepatan pembangunan bukan sekadar jargon, melainkan mesin teknokratik yang menghadirkan solusi berbasis data dan pengalaman.
Sebaliknya, jika aspek tersebut diabaikan, tim berisiko menjadi simbol yang cepat dilupakan, menambah skeptisisme publik terhadap birokrasi dan kebijakan daerah.
Tim Ahli Gubernur bukan hanya soal penguatan koordinasi OPD atau percepatan program. Ia adalah perwujudan tekad pemerintah NTB untuk mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia”.
Di tangan mereka, sinergi antara kebijakan, masyarakat, dan pembangunan dapat menjadi nyata. Warga NTB telah menunggu janji lama; kini mereka menuntut bukti.
Keberhasilan tim akan menegaskan bahwa kolaborasi berbasis profesionalisme, transparansi, dan inovasi bukan hanya teori, tetapi nyata dalam mempercepat kemajuan daerah, memberdayakan desa, dan memperkokoh ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
Baca juga: NTB susun peta jalan industri agromaritim 2025-2029
Tim semacam ini menjadi jembatan penting antara visi pimpinan dan eksekusi kebijakan, memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan efisien.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), peran tersebut dijalankan oleh Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, yang dibentuk pada Agustus 2025.
Tim ini tidak hanya menyiapkan rekomendasi, tetapi juga menajamkan fokus kebijakan agar sasaran pembangunan, termasuk program unggulan “Desa Berdaya”, dapat berjalan optimal.
Desa-desa di NTB memiliki potensi besar. Namun, tanpa panduan teknis dan koordinasi yang tepat, potensi itu kerap terhambat. Di sinilah peran Tim Ahli Gubernur terasa penting.
Dari pengalaman nyata di lapangan, kepala dinas dan badan seperti PMPD Dukcapil dan Bappenda mengakui bahwa tim ini memberikan perspektif baru, solusi konkret, serta strategi percepatan yang sebelumnya sulit ditemukan.
Misalnya, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah menunjukkan bagaimana analisis tim dapat menyingkap potensi pajak yang sebelumnya tersembunyi, dengan proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) signifikan pada 2026.
Kekuatan tim terletak pada keragaman latar belakang anggotanya. Terdiri dari akademisi, mantan birokrat, hingga praktisi internasional, mereka menghadirkan pengalaman dan metode pemikiran berbeda yang menstimulasi OPD untuk beroperasi “out of the box”.
Hal ini terlihat dalam penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di SMA/SMK atau peta fiskal dan aset daerah yang kompleks.
Tim memberikan saran yang memperkuat pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi masing-masing, sehingga implementasi program tidak hanya berjalan tetapi juga efisien dan tepat sasaran.
Baca juga: Ketika jalan tak sama rata
Profesionalisme
Meski demikian, keberadaan tim tidak lepas dari sorotan. Akademisi dan pengamat menekankan pentingnya legitimasi dan efisiensi anggaran, mengingat instruksi presiden tentang penghematan belanja pemerintah.
Dalam konteks ini, Tim Ahli Gubernur harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya bukan sekadar simbol politik atau duplikasi staf khusus.
Profesionalisme menjadi kunci utama. Komposisi tim yang memadukan teknokrat, akademisi, dan mantan birokrat memberikan optimisme. Namun, publik tidak menilai dari nama atau gelar. Mereka menunggu hasil nyata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, persentase penduduk miskin NTB mencapai 11,78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 8,47 persen. Harga pangan yang fluktuatif dan desa tertinggal menambah kompleksitas tantangan pembangunan.
Di sini, Tim Ahli Gubernur diharapkan menjadi penghubung efektif antara kebijakan strategis dengan implementasi di lapangan.
Transparansi menjadi elemen penting. Anggaran, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi harus jelas agar legitimasi tim tidak dipertanyakan.
Tanpa itu, risiko tumpang tindih dengan organisasi perangkat daerah (OPD) muncul, dan persepsi publik bisa terjebak pada asumsi simbol politik semata.
Keberhasilan tim juga dapat dilihat dari pengalaman daerah lain maupun praktik global. Di Jakarta, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi publik.
Sementara di Jepang dan Korea Selatan, think tank pemerintah yang profesional selalu dilengkapi mekanisme pelaporan dan pengawasan publik.
NTB dapat mencontoh model tersebut agar Tim Ahli Gubernur tidak hanya menjadi label, tetapi benar-benar berkontribusi pada percepatan pembangunan.
Baca juga: Saat sampah menagih janji pembangunan
Percepatan program
Langkah konkret Tim Ahli Gubernur juga terlihat dalam program “Desa Berdaya”, yang menjadi prioritas pasangan gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan wakilnya Indah Damayanti Putri.
Tim membantu OPD dalam merancang, menyesuaikan, dan memonitor program agar desa-desa memiliki kapasitas untuk mandiri dan produktif.
Pemetaan aset, pendampingan masyarakat, dan perencanaan fiskal yang terarah menjadi bagian dari kontribusi nyata tim. Hasilnya, bukan hanya desa yang berkembang secara ekonomi, tetapi juga masyarakat lebih percaya diri dalam mengelola potensi lokal.
Di sisi lain, kritik mengenai keterlibatan mantan tim sukses politik dalam tim percepatan direspons dengan pendekatan profesional.
Koordinator tim, Adhar Hakim, menegaskan bahwa tim bekerja di bawah gubernur, bukan menggantikan tugas OPD. Ini menekankan posisi tim sebagai mitra strategis, bukan entitas birokrasi tambahan. Dengan pengaturan ini, risiko benturan kepentingan dapat diminimalkan, sekaligus menjaga akuntabilitas publik.
Solusi yang ditawarkan tim bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis data, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas OPD, tim dapat mempercepat realisasi program pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kapasitas desa.
Langkah strategis lain yang dapat dilakukan adalah membangun mekanisme partisipasi publik. Akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan untuk memantau kinerja tim.
Indikator kinerja yang jelas, misalnya target penurunan kemiskinan ekstrem 1 persen per tahun atau stabilisasi harga pangan lokal, harus menjadi tolok ukur kerja tim.
Selain itu, pembatasan waktu dan evaluasi berkala akan menjaga fokus tim agar tetap efisien, menghindari birokrasi yang berlarut-larut, dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata.
Baca juga: Meredam emosi massa demi stabilitas pembangunan
NTB Mendunia
Tim Ahli Gubernur berada di persimpangan antara profesionalisme dan simbol politik. Keberhasilan mereka diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya laporan administratif.
Publik NTB menunggu bukti berupa harga pangan stabil, desa-desa mandiri bertambah, dan angka kemiskinan menurun. Setiap kebijakan yang dihasilkan tim harus mampu menghubungkan strategi besar pemerintah dengan tantangan sehari-hari warga.
Jika transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dijalankan secara konsisten, Tim Ahli Gubernur bisa menjadi contoh keberhasilan bagi daerah lain, menunjukkan bahwa tim percepatan pembangunan bukan sekadar jargon, melainkan mesin teknokratik yang menghadirkan solusi berbasis data dan pengalaman.
Sebaliknya, jika aspek tersebut diabaikan, tim berisiko menjadi simbol yang cepat dilupakan, menambah skeptisisme publik terhadap birokrasi dan kebijakan daerah.
Tim Ahli Gubernur bukan hanya soal penguatan koordinasi OPD atau percepatan program. Ia adalah perwujudan tekad pemerintah NTB untuk mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia”.
Di tangan mereka, sinergi antara kebijakan, masyarakat, dan pembangunan dapat menjadi nyata. Warga NTB telah menunggu janji lama; kini mereka menuntut bukti.
Keberhasilan tim akan menegaskan bahwa kolaborasi berbasis profesionalisme, transparansi, dan inovasi bukan hanya teori, tetapi nyata dalam mempercepat kemajuan daerah, memberdayakan desa, dan memperkokoh ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
Baca juga: NTB susun peta jalan industri agromaritim 2025-2029
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2711897/original/078627100_1548310859-7.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5292222/original/022875000_1753247405-efee62e2-84c3-4d97-89c6-32bf7b5f099d.jpg)
