REPUBLIKA.CO.ID, KOTA PADANG — Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Harun Al Rasyid mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan agar ongkos haji yang harus dibayarkan masyarakat bisa turun atau berkurang dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
"Ini menjadi concern dari Presiden bagaimana biaya atau ongkos haji dari tahun ke tahun itu bisa turun," kata Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Kemenhaj Harun Al Rasyid di Kota Padang, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga
Dilarang Israel Masuk Gaza Sejak Maret 2025, UNRWA: Bantuan Masih Ada di Mesir dan Yordania
KPK Sita Ratusan Juta terkait OTT Hakim di Depok Jawa Barat
Puluhan Pasien tidak Bisa Cuci Darah karena BPJS PBI Diputus tanpa Pemberitahuan?
Hal tersebut disampaikan Harun Al Rasyid saat memberikan pembekalan kepada 90 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Embarkasi Haji Padang. Harun mengatakan upaya menurunkan biaya atau ongkos haji tersebut dikarenakan Presiden melihat selama ini masih cukup banyak biaya yang semestinya tidak diperlukan, salah satunya biaya hotel.
Wakil Menteri Agama yang juga Naib Amirul Hajj Zainut Tauhid Saadi melepas kepulangan 360 anggota jamaah haji asal Embarkasi Solo 1 (SOC 1) dari pemondokan di Al Keswah Tower, Jarwal, Makkah, Kamis (14/7/2022) malam. - (MCH 2022)
Oleh karena itu, dibentuknya Kemenhaj tidak hanya ditujukan untuk mempermudah dan meningkatkan layanan kepada jamaah, tetapi juga untuk menekan atau mengurangi biaya ibadah haji yang harus dibayarkan masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kita harus menurunkan setiap komponen pengadaan itu, baik itu transportasi, konsumsi, hotel maupun syarikah untuk pelayanan di Armuzna dan di Masyair," ujarnya.