Presiden Prabowo Gandeng Australia, Danantara Siap Berinvestasi

Penulis: Fityan

TVRINews-Jakarta

Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Sektor Mineral Kritis serta Ketahanan Pangan Melalui Kemitraan Danantara_

Presiden Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengundang Pemerintah Australia untuk memperluas kolaborasi strategis melalui skema usaha patungan (joint venture) di sektor pertanian dan pertambangan. 

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus hilirisasi industri mineral di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 6 Februari 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi teknologi dan modal dari kedua negara untuk meningkatkan produktivitas sektor agraria.

"Hari ini saya dan PM Albanese membahas berbagai agenda prioritas bersama di bidang pertanian. Saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara," ujar Presiden Prabowo.

Fokus Swasembada dan Hilirisasi

Presiden menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memacu produktivitas lahan guna mencapai target swasembada pangan. 

Selain sektor pangan, penguatan kerja sama juga diarahkan pada industri hilirisasi mineral kritis. Indonesia membidik investasi Australia untuk pengolahan komoditas strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, hingga emas.

Sebagai motor penggerak kerja sama ini, badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, dipersiapkan menjadi mitra utama bagi investor dari Negeri Kanguru tersebut.

"Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya," tambah Presiden.

Diplomasi Keamanan di Indo-Pasifik

Pertemuan ini juga menandai tonggak sejarah baru dalam hubungan diplomatik kedua negara dengan penandatanganan traktat keamanan bersama. 

Perjanjian ini dipandang sebagai komitmen konkret dalam menjaga stabilitas kawasan dan keamanan nasional masing-masing negara.

Bagi Jakarta, kesepakatan ini tetap berpijak pada prinsip bertetangga yang baik serta garis besar kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang ingin menjadi jembatan perdamaian di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Editor: Redaktur TVRINews