PM Baru Yaman Janji Perbaiki Layanan Publik dan Berantas Korupsi

Sanaa: Perdana Menteri Yaman yang baru dilantik, Shaya al-Zindani, berjanji pemerintahannya akan memprioritaskan perbaikan kondisi hidup dan layanan publik bagi warga, pemberantasan korupsi, serta penguatan kinerja institusi negara.

Dalam unggahan di platform media sosial X milik perusahaan Amerika Serikat pada Jumat malam, menyusul pengumuman susunan kabinetnya, al-Zindani mengatakan pemerintah akan bekerja “dengan semangat satu tim” untuk meringankan penderitaan rakyat dan memenuhi aspirasi mereka akan keamanan serta pembangunan.

“Prioritas pemerintah pada fase mendatang akan berfokus pada peningkatan kondisi hidup dan layanan bagi warga, pemberantasan korupsi, pengembangan kinerja institusi, serta penguatan kemitraan dengan saudara dan sahabat,” ujar al-Zindani, dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu, 7 Februari 2026.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan mengakhiri apa yang ia sebut sebagai kudeta, memulihkan institusi negara, dan memperkokoh stabilitas.

Al-Zindani juga memuji dukungan Arab Saudi terhadap pemerintah Yaman di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, keamanan, militer, kemanusiaan, dan pembangunan.

Ia mendorong para menteri kabinet untuk tetap dekat dengan masyarakat dan mencurahkan upaya maksimal dalam melayani rakyat Yaman, seraya menegaskan bahwa penduduk telah mengalami penderitaan berat dan kini menantikan pemenuhan kebutuhan mendesak serta harapan lama mereka.

Kepresidenan Yaman pada Jumat mengumumkan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin al-Zindani, dengan total 34 menteri. Kabinet tersebut mencakup 10 anggota dari pemerintahan sebelumnya serta tiga perempuan.

Pemerintahan baru ini dibentuk setelah pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya, Ahmad Awad bin Mubarak, pada 3 Mei 2025. Kabinet yang dipimpinnya tidak menyertakan perempuan.

Pembentukan kabinet juga dilakukan setelah berbulan-bulan konsultasi di Riyadh, yang bertujuan meredakan ketegangan antara pemerintah Yaman dan Southern Transitional Council, yang mengumumkan pembubarannya pada 9 Januari. Perundingan tersebut berupaya membangun kerangka konsensus untuk mengelola fase pemerintahan berikutnya.

Sementara itu, Yaman masih terjerat perang yang telah berlangsung enam tahun antara pasukan pemerintah dan Houthi movement. Konflik ini memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan sekitar 80 persen penduduk, atau sekitar 30 juta orang, bergantung pada bantuan kemanusiaan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca juga:  Pimpinan Oposisi Yaman Dilaporkan Kabur ke Abu Dhabi