JAKARTA, KOMPAS.com - Warga masih menghadapi sejumlah persoalan mendesak di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, pengendalian harga kebutuhan pokok hingga penyediaan lapangan kerja menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kalau dilihat memang ini masih menjadi masalah yang mendesak dan tampaknya sama mirip dengan survei-survei sebelumnya apa yang dirisaukan oleh warga,” ujar Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Minggu (8/2/2026).
Dalam survei tersebut, sebanyak 27,4 persen responden menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemimpin nasional.
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,9 Persen
Persoalan ini disusul oleh pemberantasan korupsi sebesar 20,2 persen dan penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 17,6 persen.
Selain itu, 10,9 persen responden menilai pengurangan kemiskinan sebagai persoalan mendesak, sementara isu keamanan dan ketertiban disebut oleh 3,7 persen responden.
Harga bahan pokok dinilai kian tidak terjangkauTerkait harga kebutuhan pokok, survei Indikator menunjukkan keluhan masyarakat masih cukup kuat.
Sebanyak 37,2 persen responden menilai harga kebutuhan pokok lebih tidak terjangkau dibanding tahun lalu, dan 8,1 persen menyebut jauh lebih tidak terjangkau.
“Yang mengatakan lebih tidak terjangkau atau jauh lebih tidak terjangkau jumlahnya lebih banyak di saat ini,” kata Rizka.
Baca juga: Prabowo: Pertama Kali Dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Bangsa Lain Punya Tanah di Mekkah
Adapun 37,3 persen responden menilai tidak ada perubahan harga, sementara 14,2 persen menilai harga lebih terjangkau dan 2,4 persen menilai jauh lebih terjangkau.
“Maka memang masalah ini yang mendesak harus diatasi. Ini adalah masalah riil yang dihadapi dan juga diakui oleh responden survei,” ujar Rizka.
Persepsi kondisi ekonomi masih didominasi penilaian sedangSurvei Indikator juga memotret persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Hasilnya, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi berada pada kategori sedang.
“Warga lebih banyak yang menilainya sedang, ada 39,4 persen yang menilai sedang,” kata Rizka.
Sementara itu, 31,9 persen responden menilai kondisi ekonomi baik dan 3,6 persen menilai sangat baik.
Baca juga: PBNU Dukung Prabowo Bangun Gedung untuk MUI di Bundaran HI: Pelayanan Umat Harus Maksimal
