Ujian Danantara Menepis Keraguan Moody's soal Tata Kelola BUMN

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Moody’s Ratings yang merevisi prospek sejumlah BUMN menjadi negatif menjadi ujian perdana bagi Danantara untuk membuktikan efektivitas tata kelola dan koordinasi kebijakan nasional. 

Sedikitnya ada tujuh korporasi yang terdampak dan lima di antaranya adalah perusahaan pelat merah yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Laporan BUMN Research Group (BRG) FEB Universitas Indonesia (UI) menyebutkan bahwa revisi tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis pemeringkatan, melainkan respons atas faktor endogen berupa penurunan prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan publik nasional. 

Tim peneliti BRG Toto Pranoto dan Adam F. Amru menyampaikan terdapat empat dampak yang perlu segera diantisipasi oleh pemerintah dan Danantara. 

Pertama, dari perspektif pasar modal, perubahan prospek diprediksi bakal memperlebar spreadobligasi internasional bagi emiten terdampak. Pasalnya, investor institusional global dinilai cenderung memperketat analisis, yang berujung pada peningkatan risk premium dan biaya pendanaan. 

Kedua, sinyal Moody’s merupakan peringatan bagi implementasi UU No. 1 Tahun 2025. Restrukturisasi lebih dari 1.000 entitas BUMN menjadi 200–240 perusahaan di bawah Danantara disebut memerlukan tata kelola transparan.

“Proses konsolidasi yang tidak dikelola dengan baik dapat memperdalam persepsi negatif pasar terhadap koherensi kebijakan pemerintah,” tulis laporan BUMN Research Group yang dikutip pada Senin (9/2/2026).

Ketiga, situasi pada Pertamina dan MIND ID memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspansi industri dengan disiplin keuangan. 

Laporan BRG menyebutkan bahwa Moody’s mencatat bahwa rencana investasi skala besar pada Pertamina, serta proyek ekspansi dan hilirisasi pada MIND ID, merupakan faktor yang mengimbangi kekuatan kredit kedua perusahaan. 

Pasalnya, dalam lingkungan outlook negatif, setiap rencana investasi besar akan mendapat pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pemeringkat dan investor institusional guna memastikan profil risiko tetap terkendali.

Keempat, laporan tersebut menyatakan adanya kerentanan entitas pelat merah yang beroperasi dalam lingkungan regulasi yang terus berubah. Ketidakpastian regulasi, yang dikombinasikan dengan risiko intervensi pemerintah, dipandang menambah lapisan risiko terhadap prediktabilitas kebijakan.

Di samping itu, analisis BRG menjelaskan Moody’s secara tegas tidak mengekspektasikan kenaikan peringkat dalam waktu dekat. Pemulihan ke prospek stabil mensyaratkan dua kondisi, yaitu revisi outlook sovereign kembali ke stabil dan terjaganya kualitas kredit masing-masing korporasi.

Sebaliknya, tekanan penurunan peringkat akan meningkat apabila peringkat negara diturunkan atau metrik keuangan perusahaan memburuk secara signifikan di bawah parameter peringkat yang berlaku.

Dengan demikian, untuk memulihkan kepercayaan investor global dalam jendela waktu 12 hingga 18 bulan ke depan, BRG merekomendasikan pemerintah untuk segera menunjukkan konsistensi kebijakannya. 

Sementara itu, bagi BUMN, fokus utama diarahkan pada penguatan kualitas kredit mandiri melalui disiplin fiskal dan manajemen risiko yang lebih pruden. 

“Peringkat kredit dan outlook bukanlah semata-mata penilaian teknis atas neraca keuangan, melainkan cerminan dari kepercayaan pasar global terhadap kapasitas institusional suatu negara dalam mengelola ekonominya,” tulis BRG.

Danantara Mengambil Sikap 

Danantara juga telah merespons revisi outlook negatif dari Moody’s Ratings sebagai alarm untuk memperkuat tata kelola dan disiplin investasi nasional. 

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan catatan dari lembaga pemeringkat internasional ini merupakan pengingat untuk terus memperkuat fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang.

Dia juga menuturkan bahwa peringkat investment grade Indonesia tetap terjaga, sehingga merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

“Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/2/2026).

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani./JIBI

Sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang baru didirikan pada tahun lalu, Danantara kini tengah memacu pembangunan institusi yang berjangkar pada tata kelola kuat dan manajemen risiko pruden. 

Menurutnya, fondasi kelembagaan tersebut terus diperkuat secara bertahap untuk menjaga kredibilitas institusi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menghasilkan kinerja investasi yang berkelanjutan.

Rosan memaparkan peta jalan tata kelola Danantara Indonesia mencakup penerapan struktur pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan yang ketat di seluruh siklus investasi dan pengelolaan portofolio.

Selain itu, Danantara menerapkan kerangka manajemen risiko yang terpadu serta memastikan seluruh investasi dilakukan secara pruden dengan alokasi modal berbasis kelayakan komersial dan disiplin portofolio jangka panjang.

Upaya penguatan tata kelola juga diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar tata kelola di seluruh BUMN di bawah Dannatara.

“Danantara Indonesia akan terus beroperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan peran sebagai pengelola aset negara yang kredibel bagi masa depan Indonesia,” pungkas Rosan.

Dalam pengumuman resminya, Moody’s menilai ada penurunan koherensi dalam perumusan kebijakan di Indonesia selama setahun. Hal ini berisiko menggerus kredibilitas kebijakan yang menopang stabilitas makroekonomi dan fiskal.

"Komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas Indonesia di mata investor. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi," tulis Moody’s.

Meski demikian, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 masih layak dipertahankan berkat kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan moneter yang tetap pruden.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai revisi prospek dari Moody’s merupakan peringatan serius bagi pelaku pasar, meskipun status investment grade Indonesia saat ini masih terjaga.

"Peringatan dari Moody’s tidak bisa dianggap enteng. Jika ke depan terjadi penurunan peringkat kredit yang nyata akibat memburuknya kualitas regulasi, lemahnya perlindungan investor, dan ketidakpastian kebijakan, maka persepsi global terhadap pasar Indonesia akan tertekan lebih dalam,” ujar Hendra.

Hendra pun memproyeksikan tekanan pasar saat ini masih bersifat selektif. Koreksi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan (IHSG) dinilai lebih mencerminkan fase konsolidasi teknis daripada tren bearish jangka panjang.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.