Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pekerjaan rumah besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan belanja pemerintah, di tengah APBN yang sempit.
Di tengah penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan tahun lalu, kebutuhan belanja pun tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belum lagi, pemerintah harus melunasi beban utang yang semakin tinggi.
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan belanja negara secara keseluruhan pada APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, penerimaan dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun. Pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan yakni sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, tahun ini pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp599,44 triliun. Hal ini tercantum pada Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.
Bunga utang yang tinggi ini bahkan naik Rp46,59 triliun dari beban pada APBN 2025 yakni Rp552,85 triliun.
Kemenkeu pun tak menampik kemungkinan untuk melihat kembali alokasi anggaran belanja pemerintah. Hal ini guna memastikan risiko fiskal yang dikhawatirkan sejumlah lembaga internasional tidak benar-benar terjadi.
Baca Juga
- Penilaian Terbaru Moody's dan S&P Soroti Kebijakan RI hingga Defisit APBN
- Prabowo Panggil Airlangga hingga Purbaya ke Istana, Mau Bahas Apa Saja?
Kemungkinan untuk melihat kembali anggaran belanja itu beberapa kali disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengakui bahwa lembaga pemeringkat, seperti Moody's Ratings yang sampai menurunkan outlook rating kredit Indonesia, turut menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat dimintai konfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan proses yang berjalan di kementeriannya mengenai hal tersebut.
"Itu masih dalam proses pembahasan," terangnya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).
Bisnis juga sudah meminta konfirmasi ke Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman. Namun belum ada respons yang diberikan sampai berita ini ditayangkan.
Pada Jumat (6/2/2026), Purbaya telah merespons ihwal kekhawatiran yang disampaikan Moody's Ratings terkait dengan risiko fiskal di Indonesia. Dia menyebut yang harus dilakukan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat.
Di sisi lain, program-program pemerintah yang menjadi sorotan Moody's harus tepat sasaran. Salah satunya yakni MBG. Purbaya mengatakan pihaknya akan memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tepat sasaran, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.
"Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody’s juga khawatir di situ. Saya sekarang boleh melihat anggaran kementerian/lembaga yang lain, kata DPR. Saya akan lihat satu-satu. Nanti saya lihat yang MBG seperti apa, kami koreksinya," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program MBG senilai Rp335 triliun. Anggaran yang dialokasikan tahun ini untuk MBG melonjak tajam dari yang ditetapkan tahun lalu yakni Rp71 triliun.
Pada 2025, anggaran MBG terealisasi sebesar Rp51,5 triliun atau hanya 72,5% dari pagu. Jumlah penerimanya sampai dengan 7 Januari 2026 lalu yakni 56,13 juta dari target 82,9 juta penerima.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky pun mendorong pemerintah agar mengatur ulang pos-pos belanja yang menyedot sumber daya fiskal. Dia mencontohkan salah satunya yakni MBG.
"Sekarang banyak sekali belanja masif yang untargeted, seperti MBG, yang menyedot sumber daya fiskal. Ini perlu diatur ulang agar tidak mengganggu pos belanja lain yang produktif," tutur kepada Bisnis.
Senada, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga memandang pemerintah perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran tidak terkecuali untuk program flagship pemerintah.
Menurut Yusuf, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyelesaian tanpa harus menghentikan program-program dimaksud.
"Langkah yang relatif cepat dan mudah dilakukan adalah menyesuaikan target penerima program. Dengan adanya penyesuaian target, kebutuhan anggaran otomatis dapat disesuaikan sehingga beban fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan arah kebijakan utama pemerintah," terangnya kepada Bisnis.
Laporan yang diterbitkan Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026), mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia diturunkan dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.
Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.
Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.
"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).
Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.
Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.
Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.
Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.
Adapun perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.
"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.
Adapun S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Namun demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.
Dilansir dari Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.
"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).
S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.
Menanggapi kekhawatiran itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh penilaian dari sejumlah lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's maupun S&P. Salah satunya mengenai sorotan terhadap risiko fiskal.
Juda mengatakan bahwa pemerintah akan menjadikan catatan Moody's maupun S&P sebagai pelajaran. Perbaikan akan dilakukan termasuk untuk lembaga pemeringkat lain yang rencananya juga akan bertemu dengan pemerintah pada 23 Februari mendatang.
"Nanti [lembaga] rating yang lain akan datang di tanggal 23 Februari, ya. Kami siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin. Nah, ini harus kami perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Khusus mengenai fiskal, Juda kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga defisit APBN di bahwa batas 3% terhadap PDB.
Sebagai informasi, defisit APBN pada akhir 2025 lalu melebar dari target 2,53% menjadi 2,92% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Pada tahun ini, UU APBN menargetkan defisit fiskal berada di level 2,68% terhadap PDB.
"Oh iya ya, kami jaga 3% itu harga mati lah. Enggak [akan melebar dari itu]," terang Wamenkeu yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI itu.
Adapun, pada sisi rasio utang, Juda juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga rasio utang di level 40% terhadap PDB. Hal ini kendati sampai dengan 2025 lalu, rasio utang pemerintah sudah mencapai 40,08% terhadap PDB yakni Rp9.549,46 triliun.
"Di undang-undang kan 60%, tetapi kami akan jaga sekitar 40%," ujarnya.
