Presiden AS Donald Trump mengeluarkan UU Pajak baru yang membatasi perusahaan mengeklaim subsidi energi bersih jika terlalu bergantung pada peralatan buatan China. Menindaklanjuti aturan itu, Kementerian Keuangan AS mengumumkan aturan sementara untuk menegakkannya.
Aturan itu telah ditunggu-tunggu oleh para pengembang proyek tenaga surya dan angin serta pemilih pabrik sejak Trump mengesahkan UU One Beautiful Bill Act pada Juli 2025 lalu. Aturan itu berlaku untuk kredit pajak yang menguntungkan manufaktur energi bersih dan pembangkit tenaga listrik.
Dikutip dari Reuters, Jumat (13/2), UU Pajak baru itu mempercepat berakhirnya banyak kredit pajak bersih yang dikeluarkan di era pemerintahan Joe Biden dan memperkenalkan persyaratan kompleks yang dimaksudkan mengurangi ketergantungan AS pada rantai pasokan yang dikontrol oleh apa yang disebut "entitas asing terlarang", yaitu di antaranya China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Trump memanfaatkan masa jabatan keduanya untuk menghambat perluasan teknologi energi bersih yang dia kritik karena dinilai terlalu bergantung pada rantai pasokan China.
Aturan hukum Trump itu secara spesifik mencegah perusahaan yang dimiliki atau dipengaruhi oleh perusahaan China mengakses kredit dan membatasi penggunaan komponen atau tenaga kerja yang bersumber dari perusahaan China. Sebelumnya, pembatasan untuk entitas asing hanya berlaku untuk kredit pajak kendaraan ramah lingkungan.
Meski manufaktur panel surya dan baterai domestik telah meningkat secara dramatis beberapa tahun belakangan, produsen masih sangat bergantung pada input dan komponen yang dibuat di luar negeri, seringkali oleh perusahaan China. China sejauh ini merupakan produsen komponen energi surya terbesar di dunia.
"Ada banyak sekali proyek yang masih belum jelas, jadi adanya klarifikasi tentu akan lebih membantu daripada merugikan," kata kepala strategi untuk Solar Energy Manufacturers for America Coalition, Yogin Kothari.
Dalam pengumuman publik yang diunggah di situs resmi, Layanan Pendapatan Internal Kementerian Keuangan (IRS) menjabarkan rumus dan prosedur untuk menentukan apakah sebuah proyek atau menerima bantuan material dari entitas terlarang.
Pembayar pajak dapat menggunakan persentase biaya yang ditentukan IRS untuk komponen guna menentukan apakah fasilitas atau komponen memenuhi ambang batas kelayakan. Mereka juga dapat mengandalkan sertifikasi pemasok bahwa peralatan atau material tersebut memenuhi syarat.
IRS mengatakan aturan sementara itu dapat digunakan sampai mereka mengusulkan peraturan formal. Pihak berwenang meminta masukan publik selama 45 hari untuk panduan selanjutnya.
