Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pencairan THR 2026 diupayakan berlangsung pada awal Ramadhan,meski tanggal pastinya belum ditetapkan.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata dia.
Purbaya menjelaskan, anggaran THR menjadi bagian dari proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang diperkirakan mencapai Rp809 triliun.
Selain THR bagi ASN, TNI, dan Polri, pemerintah juga menyiapkan sejumlah pos belanja strategis lainnya pada periode awal tahun.
Di antaranya, percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera senilai Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi sebesar Rp13 triliun.
Purbaya menekankan realisasi belanja negara pada triwulan pertama 2026 akan dilakukan tepat waktu guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Ia optimistis kinerja ekonomi Indonesia yang solid sepanjang 2025 dapat berlanjut pada tahun berikutnya.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.
Menurut Purbaya, capaian tersebut akan menjadi lompatan penting bagi perekonomian nasional. Jika terealisasi, Indonesia dinilai mampu keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen.
Dari sisi konsumsi, pemerintah memperkirakan adanya penguatan pada triwulan I 2026, didorong momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Sementara itu, pada sisi investasi dan penawaran, pemerintah mempercepat pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai Rp90 triliun.
Selain itu, dibangun pula 190 ribu unit rumah komersial dan subsidi serta bantuan renovasi melalui skema BSPS dengan total anggaran Rp20 triliun.
Tak hanya itu, proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun juga akan memasuki tahap groundbreaking.
