Pemerintah Iran mengumumkan pembentukan komisi penyelidikan untuk menyelidiki protes terhadap tingginya biaya hidup. Protes tersebut berujung demonstrasi anti-pemerintah dan menewaskan ribuan orang.
"Sebuah komite pencari fakta telah dibentuk dengan perwakilan dari lembaga-lembaga terkait, sedang mengumpulkan dokumen, dan mendengarkan pendapat," kata juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani pada kantor berita lokal ISNA, dikutip dari AFP.
Namun, Mohajerani tak menjelaskan lebih lanjut apakah komisi tersebut hanya berfokus pada tuntutan ekonomi yang memicu protes, atau juga akan menyelidiki kematian selama protes berlangsung.
"Laporan akhir akan dipublikasikan untuk informasi publik dan tindakan hukum lebih lanjut setelah proses selesai," ujarnya.
Pada Kamis (12/2), situs web pemerintah menerbitkan komentar Presiden Masoud Pezeshkian yang mengatakan, "Kami telah menugaskan tim untuk menyelidiki penyebab (kerusuhan)," tanpa membeberkan rinciannya.
Menurut perhitungan resmi, protes yang dimulai pada akhir Desember 2025 dan meningkat pada 8 Januari 2026 itu menewaskan lebih dari 3 ribu orang.
Pihak berwenang Iran mengklaim bahwa sebagian besar korban adalah pasukan keamanan atau warga sipil yang dibunuh oleh "teroris" yang bekerja untuk Israel dan Amerika Serikat.
Namun, kelompok advokasi hak asasi manusia yang berbasis di luar Iran menuduh pasukan keamanan menargetkan para demonstran.
Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan bahwa setidaknya 7.005 orang tewas selama puncak protes.
"Kami malu bahwa peristiwa yang sangat disayangkan ini telah terjadi," kata Pezeshkian, menurut laporan di situs web pemerintah.
