JAKARTA, KOMPAS – Utang luar negeri Indonesia pada 2025 meningkat 1,48 persen secara tahunan menjadi 431,72 miliar dolar AS atau sekitar Rp 7.254 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari utang luar negeri pemerintah. Selain berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal, bertambahnya utang pemerintah turut memengaruhi sentimen pasar.
Mengutip Statistik Utang Luar Negeri Indonesia pada triwulan IV-2025, posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah tercatat sebesar Rp 3.600 triliun atau meningkat 5,47 persen secara tahunan. Sementara itu, posisi ULN swasta turun 0,81 persen secara tahunan menjadi Rp 3.239 triliun.
Adapun porsi terbesar ULN pemerintah berasal dari surat utang yang senilai Rp 2.401 triliun atau 66,72 persen dari total utang pemerintah. Selain itu, utang pemerintah juga didapat dari pinjaman yang mencapai Rp 1.197 triliun.
Ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat, bertambahnya ULN berisiko membawa Indonesia masuk ke dalam jebakan utang (debt trap). Ini mengingat pertumbuhan penerimaan negara dalam lima tahun terakhir rata-rata di bawah 5 persen.
“Karena kita konsisten ekspansi fisalnya tinggi, maka kita akan masuk wilayah debt trap, sehingga ke depan beban-beban utangnya akan tambah besar,” katanya saat dihubungi dari Jakarta Rabu (18/2/2026).
Kondisi tersebut tercermin dari profil utang jatuh tempo pemerintah yang puncaknya terjadi pada periode 2025-2027. Mengutip data Kementerian Keuangan per 30 Mei 2024, profil utang jatuh tempo selama periode tersebut menembus Rp 800 triliun.
Adapun utang jatuh tempo tersebut belum memperhitungkan tingkat bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah. Dalam RAPBN 2026, pembayaran bunga utang pemerintah pada 2026 saja telah mencapai Rp 599,4 triliun.
Menurut Tauhid, tidak menutup kemungkinan beban utang pemerintah akan kembali menumpuk pada periode selanjutnya antara 2028-2029. Apalagi, di tengah kondisi global saat ini, investor global cenderung meminta tenor pinjaman yang lebih pendek antara 3-5 tahun.
Dampaknya, ruang fiskal untuk belanja kita akan semakin sempit, karena kalau kita lihat, kita bayar Rp 700-800 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Itu akan menekan belanja pemerintah pusat, otomatis ruang fiskalnya akan semakin berat.
Alhasil, kondisi tersebut selanjutnya juga akan memicu pelebaran defisit fiskal. Meski pada 2026 pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,6 persen, struktur utang saat ini dapat memperlebar defisit hingga 2,8-2,9 persen pada pertengahan tahun.
“Dampaknya, ruang fiskal untuk belanja kita akan semakin sempit, karena kalau kita lihat, kita bayar Rp 700-800 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Itu akan menekan belanja pemerintah pusat, otomatis ruang fiskalnya akan semakin berat,” ujar Tauhid.
Di sisi lain, fiskal turut menghadapi tantangan seiring penurunan proyeksi peringkat kredit oleh lembaga pemeringkat internasional. Ini memengaruhi persepsi investor terhadap profil risiko utang Indonesia yang menuntut tingkat imbal hasil lebih tinggi dengan jangka waktu yang cenderung pendek.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada triwulan IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN.
“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” katanya dalam keterangan resmi.
Ke depan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan fiskal masih besar dan sebagian dipenuhi melalui pendalaman pasar SBN yang dimiliki investor asing.
Meski demikian, struktur ULN pemerintah masih didominasi oleh utang jangka panjang. Dengan kata lain, struktur utang pemerintah masih memberikan bantalan, lantaran risiko kebutuhan pembayaran pokok dalam waktu sangat dekat relatif lebih terkendali.
Menurut Josua, penumpukan utang jatuh tempo pada 2025-2027 akan tetap berdampak terhadap Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN). Ini terjadi melalui kenaikan kebutuhan pembiayaan bruto, tekanan biaya bunga, serta kebutuhan menjaga ruang belanja prioritas.
“Dalam situasi global yang masih mudah berubah, beban fiskal akan makin sensitif terhadap pergeseran minat investor dan kenaikan imbal hasil, sehingga pengelolaan jatuh tempo, penguatan basis investor domestik, serta disiplin defisit menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan fiskal,” katanya.
Ia menambahkan, penurunan prospek peringkat Indonesia juga akan membuat penarikan utang ke depan menjadi lebih mahal dan selektif. Akibatnya, investor meminta tambahan imbal hasil, tenor yang cenderung pendek, serta sumber pembiayaan yang lebih stabil.
Dari sisi nilai tukar, kombinasi kebutuhan pembiayaan ulang yang besar dan prospek peringkat yang menurun meningkatkan risiko arus keluar dana portofolio, terutama pada surat berharga negara yang dimiliki bukan penduduk, sehingga rupiah lebih rentan bergejolak pada periode ketidakpastian.
Maka dari itu, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam dalam mengelola strategi pembiayaan. Ini terutama dilakukan, agar skema pembiayaan tidak terjebak dalam kebutuhan pembiayaan ulang (refinancing) yang terlalu sering.
Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, rasio jatuh tempo utang pemerintah dalam setahun meningkat, dari 7,8 persen pada 2020 menjadi 9,3 persen pada semester I-2025.
“Dari sisi nilai tukar, kombinasi kebutuhan pembiayaan ulang yang besar dan prospek peringkat yang menurun meningkatkan risiko arus keluar dana portofolio, terutama pada surat berharga negara yang dimiliki bukan penduduk, sehingga rupiah lebih rentan bergejolak pada periode ketidakpastian,” kata Josua.
Ke depan, ia melanjutkan, arah rupiah akan sangat ditentukan oleh kebutuhan valuta asing dalam pembiayaan defisit dan pembayaran utang jatuh tempo. Selain itu, konsistensi kebijakan fiskal, stabilitas inflasi, dan komunikasi kebijakan moneter turut menentukan sentimen investor.
Merujuk Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu ditutup di level Rp 16.884 per dolar AS. Sejak awal tahun, rupiah mengalami depresiasi sebesar 0,95 persen secara tahun kalender berjalan.
Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, ketegangan geopolitik antara Iran dan AS masih berlanjut meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perundingan.
Di sisi lain, investor tetap berhati-hati menjelang rilis risalah pertemuan kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) pada Januari 2026, sembari menantikan laporan indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS periode Desember 2025, yang membentuk ekspektasi suku bunga.
Akibatnya, indeks dolar AS terhadap mata uang utama global (DXY) pun cenderung menguat. Dalam sepekan terakhir, DXY tercatat naik 0,47 persen, dari level 96,83 ke level 97,29.
“Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah direntang Rp 16.880- Rp 16.920 per dolar AS,” ujar Ibrahim.
Selain dari sisi eksternal, pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh defisit APBN yang tengah disorot publik. Bila pemerintah tidak cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, ketergantungan terhadap defisit berpotensi menunda reformasi struktural.
