Rosemary DiCarlo Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian memperingatkan gencatan senjata di Gaza terancam akibat serangan Israel.
Melansir Anadolu, ia mengatakan langkah-langkah sepihak yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat yakni mendaftarkan tanah tersebut sebagai milik Israel. Langkah sepihak itu justru meningkatkan ketegangan dan memperdalam penderitaan warga Palestina.
“Dalam beberapa pekan terakhir, militer Israel mengintensifkan serangan di seluruh Gaza, menghantam daerah-daerah padat penduduk dan menewaskan puluhan warga Palestina. Gaza masih belum damai,” ujar Rosemary, Rabu (18/2/2026), saat sesi tingkat tinggi Dewan Keamanan.
DiCarlo menambahkan bahwa ada kesempatan yang memungkinkan kawasan Palestina bergerak ke arah berbeda setelah bertahun-tahun konflik. Namun peluang tersebut tidak terjamin dan tidak bersifat jangka panjang.
Wakil Sekjen PBB mendesak untuk memperkuat gencatan senjata agar warga Palestina tidak menjadi lebih menderita dari apa yang telah mereka alami tiga tahun terakhir.
Ia juga menyoroti pertemuan PBB di Washington DC selanjutnya menjadi langkah penting untuk menetapkan fase kedua gencatan senjata dan memajukan proses solusi dua negara.
Selain itu, bantuan yang masuk ke Palestina juga menjadi hal penting untuk pemulihan dan rekonstruksi.
“Secara paralel, masuknya bantuan ke Gaza harus meningkat secara signifikan. Ini sangat penting untuk pemulihan dan rekonstruksi yang inklusif dan dipimpin oleh Palestina,” tambahnya.
DiCarlo juga memperingatkan kondisi akses bantuan yang masuk yang dinilai masih sangat buruk.
“Meskipun demikian, sebagian besar penduduk Gaza masih mengungsi dan terus menanggung kondisi hidup yang sangat sulit. Operasi kemanusiaan di Gaza terus berlanjut di tengah kendala yang berat. Peningkatan pasokan material untuk tempat tinggal, perlengkapan pendidikan, dan peralatan medis, serta barang-barang lainnya, sangat dibutuhkan,” terang DiCarlo.
DiCarlo mengutuk tindakan Israel yang menduduki Tepi Barat secara sepihak, dan mengatakan bahwa pasukan Israel masih melakukan operasi skala besar di seluruh wilayah Tepi Barat.
“Kita menyaksikan aneksasi de facto bertahap atas Tepi Barat seiring dengan langkah-langkah unilateral Israel yang secara bertahap mengubah lanskap,” ucapnya.
Wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel dinilai tidak memiliki validitas hukum dan melanggar hukum internasional PBB.
Kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel di Tepi Barat meningkat sejak Oktober 2023 dengan laporan kasus pembunuhan, penangkapan, pengusiran, dan perluasan pemukiman ilegal.
Pada Minggu (15/2/2026), Israel mendaftarkan wilayah Tepi Barat, Palestina sebagai “milik negara” sejak Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967.
Tindakan tersebut dapat membuka akses Israel pada aneksasi resmi Tepi Barat, dan dapat mengakhiri resolusi PBB mengenai prospek negara Palestina.
Pada akhir pidatonya, DiCarlo menyerukan pengimplementasian rencana perdamaian yang dirancang Amerika Serikat.
“Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan cakrawala politik yang kredibel – cakrawala yang mengarah pada perdamaian abadi di Gaza, mengakhiri pendudukan, dan mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” tutupnya.(vve/kir/ipg)
